Mengenang Sultan Ageng Tirtayasa (4): Dualisme Kepemimpinan

0
158

Oleh: Moh Ali Fadillah*

KOTA Banten dibangun pada sebuah delta yang dibentuk oleh sedimen aliran Cibanten. Prof. Claude Guillot dalam artikelnya,  ″Libre entreprise contre economie dirigee, guerres civiles a Banten 1580-1603″ (1992) menggambarkan, pada bagian muara itu, dua aliran sungai membentuk tiga komponen ruang mengikuti aliran sepanjang teluk Banten dari pesisir barat ke timur. Bagian tengah yang dikelilingi dinding (tembok kota) hanya didiami pribumi dalam kantung-kantung pemukiman yang masing-masing dikepalai oleh kerabat raja bersama ‘anak buah’ mereka yang hidup dari tanah pertanian.

Dalam bagian kota itu, tak ada praktek perdagangan kecuali di pasar sebelah utara alun-alun keraton. Sedangkan di sebelah barat disebut Pacinan, terdapat konsentrasi mukim orang asing dengan aktivitas utama perdagangan internasional. Dan di bagian timur kota juga ada klaster ‘warga asing’ (nusantara) untuk mendukung perdagangan eceran di Karangantu. Banten dengan begini, telah mengenal klaster permukiman, para elit kerajaan mengisolasi diri pada bagian dalam benteng kota (intra-muros), sedangkan para pendatang, warga asing yang hidup dari perdagangan berdiam di luar benteng  (extra-muros), dan ada juga yang berdiam di zona periferik.

Struktur kota semacam itu merefleksikan diferensiasi sosial yang membedakan diri dalam kategori etnik dan profesi: di satu sisi ada golongan ‘bumiputera’ yang sebagian besar bangsawan pemilik tanah-tanah pertanian dan di lain pihak terdapat golongan nonpribumi yang umumnya pedagang.  Sudah tentu kondisi itu menyebabkan penduduk kota tidak saling mengenal dan memahami aspirasi masing-masing. Lebih dari itu, keduanya selalu memiliki cara pandang berbeda terhadap kebijakan politik dan ekonomi kesultanan.

Demikian pula dilihat dari struktur politiknya, dualisme sosial seperti di atas, tampak juga pada hierarki kepemimpinan Banten. Bahwa di puncak kekuasaan, Banten memiliki seorang raja (pangeran ratu) sebelum mengambil gelar sultan sejak 1638. Tetapi dengan keberadaan dua perdana menteri yang disebut Patih Jero untuk perdana menteri internal dan Patih Jaba yang berperan sebagai perdana menteri eksternal, dalam praksis, dualisme kepemimpinan eksekutif itu akan selalu menimbulkan benturan kepentingan.

Friksi keduanya tak terhindarkan lagi, meluas sampai ke akar rumput, karena kedua pejabat tinggi senantiasa dibedakan atau membedakan diri, bukan saja oleh kapasitas dan status sosial mereka, tetapi yang terpenting oleh kepentingan individu atau kelompok masing-masing. Patih Jero misalnya harus selalu berasal dari kerabat dinasti, karena tuntutan fungsinya sebagai penasehat khusus raja. Selain itu, ia juga mengatur semua kepentingan internal keraton dan ruling family terkait langsung atau tidak dengan birokrasi kerajaan.

Kontras sekali dengan Patih Jero yang biasa disebut mangkubumi, Patih Jaba diangkat dari ‘orang biasa’ dengan kewenangan luas untuk mengelola semua urusan eksternal. Termasuk ke dalam wewenangnya adalah mengurus soal-soal perdagangan internasional. Dengan kedudukannya itu, maka seorang Patih Jaba  (tumenggung atau kiai patih) memainkan kekuasaan yang luas sebagai ‘kepanjangan tangan’ nonpribumi, karena syahbandar, tandha (duane), andamohi (juru runding) dan juru dacin (juru timbang) serta seluruh pejabat pelabuhan berada di bawah juridiksinya.*

*Pendiri Banten Heritage

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here