Keren, Target Pajak Daerah di Pandeglang Melebihi Target

0
108

CAPAIAN penerimaan 11 jenis pajak daerah di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, per November 2018 mencapai 104 persen atau melebihi dari target Rp 44,1 miliar. Namun tentu kontribusi pajak daerah terhadap total penerimaan daerah masih sangat jauh, karena saat ini masih berkisar 35,48 persen dari total penerimaan daerah.

“Seperti kita ketahui total APBD Kabupaten Pandeglang tahun 2018 Rp 2,6 triliun, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) baru berkontribusi Rp 220 miliar pada tahun 2017 atau sekitar 12 persen dari total APBD. Dari jumlah tersebut penerimaan PAD dari 11 sektor pajak daerah Rp 78 miliar atau sekitar 35,48 persen dari total penerimaan daerah,” kata Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Pandeglang, Utuy Setiadi saat menyampaikan sambutan Bupati Irna Narulita dalam acara rakor dan evaluasi penerimaan PBB-P2 di salah satu hotel di Pandeglang, Rabu (26/12/2018).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut tentunya harus menjadi perhatian bersama, sehingga ke depan tingkat ketergantungan terhadap penerimaan dana pemerintah pusat dapat dikurangi. Dirinya berharap dari potensi PAD selalu digarap dengan baik yang nantinya akan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Berbagai upaya dan inovasi telah banyak dilakukan oleh BP2D. Saya sangat menaruh perhatian terhadap langkah-langkah konkrit sebagai upaya menumbuhkan sinergitas, baik denga legislatif, dengan wajib pajak, stakeholder lainnya dalam mewujudukan kemandirian fiskal di Kabupaten Pandeglang,” kata Bupati Irna melalui sambutan yang disampaikan Kepala BP2D.

Diakuinya, untuk mengejar kemandirian fiskal dirasa tidak mudah. Namun tentu semua pihak harus optimistis dan beruapaya dengan melakukan terobosan dan inovasi untuk peningkatan PAD di sektor pajak daerah.

“Banyak kegiatan yang telah dilakukan sebagai wujud dari upaya ke arah kemandirian fiskal dengan berbagai program dan kegiatan, antara lain kajian zona nilai tanah (ZNT) sebagai penyesuaian NJOP yang belum disesuaikan sejak tahun 1993,” sambungnya.

Lebih lanjut Utuy mengatakan, inovasi lainnya yang dilakukan BP2D adalah pelayanan pembayaran pajak daerah secara online. Tujuannya untuk meminimalisir terhadao kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan termasuk adanya aparatur petugas pajak yang melanggar aturan.

Redaktur : D Sudrajat
Reporter : Ari

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here