Bupati Pandeglang Geram atas Buruknya Pelayanan Bus AKAP

0
321

BUPATI Pandeglang, Irna Narulita meminta Kementrian Perhubungan (KemenHub) agar memberikan peluang kepada jasa angkutan yang ingin bersaing secara pelayanan yang baik. Meski begitu ia merasa geram mendengar informasi sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan kenaikan tarif yang melibatkan bus Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) Murni Jaya, Asli Prima, dan Murni.

“Saya bukan memaksa, kalau tidak bisa dari tiga perusahaan itu yang selama ini notabe buruk pelayanannya. Saya minta kalau tidak bisa ekonomi dari Kalideres ke Labuan saya minta bus eksekutif saja,” ujar Irna saat di temui di Pendopo Pandeglang, (09/07/2019).

Selain itu, menurutnya pencabutan trayek membutuhkan prosedur yang sangat panjang. Mulai dari sanksi satu, sanksi ke dua, sanksi ke tiga dan pembekuan. Untuk pencabutan trayek bus tersebut harus memikirkan keselamatan, kenyamanan para penumpang dan juga bagaimana tenaga kerja sopir dan kondektur.

Selain itu, Irna juga menolak pemilik PO tersebut untuk bertemu dengannya. Ia merasa sakit hati atas pelayanan yang diberikan oleh PO bus yang tidak baik kepada masyarakat.

“Kalau cara begini mereka bisa introspeksi diri, perbaiki organisinya, berikan pelayanan terbaik sesuai dengan per undang-undangan. Saya apresiasi kalau perlu saya yang datang ke sana, karena ini yang menyangkut masyarakat banyak,” tegasnya.

Terpisah, Kapolres Pandeglang, AKBP Indra Lutrianto Amstono sudah berkirim surat ke Kemenhub temuan pungli dan kenaikan tarif yang dilakukan oknum kondektur dan sopir bus AKAP.

“Dan kami sampaikan ke (Kementerian, red) Perhubungan untuk diambil langkah-langkah sesuai dengan di Kementerian Perhubungan. Kalau masalah kewenangan pencabutan itu bukan kewenangan kami, tapi kami masukan itu sesuai dengan temuan kami dan hasil penyelidikan kami sudah kami sampaikan,” tutur indra saat ditemui di acara HUT Bhayangkara ke-73 di lapangan Kecamatan Kaduhejo, Rabu (10/07/2019).

Sementara itu, Kasubdit Angkutan Orang Antar Kota Dirjen Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Deny Kusdyana mengatakan, pencabutan izin untuk trayek yang bermasalah memerlukan mekanisme dan tahapan yang panjang.

“Bukan untuk mencabut keseluruhan, karena kalau mencabut keseluruhan itu usaha orang yang nilainya miliaran rupiah tidak mungkin terjadi,” ujarnya.

Ia juga sudah menawarkan, kepada pihak PO terkait bus eksekutif. Tetapi alasannya karena pangsa pasar yang menengah ke bawah.

Kata dia, hal tersebut sedang dievaluasi, Kemenhub akan menghitung ulang semua trayek di Pulau Jawa. Adapun untuk eksekutif, Kemenhub sudah menawarkan tetapi sekali lagi alasannya bergaram.

“Alasan tidak bisa merokok dan pangsa pasarnya menengah ke bawah. Ya kita bukan mengambil yang menengah ke bawah. Siapa tahu yang menengah ke atas yang biasa membawa kendaraan pribadi bisa pindah,” kata Deny.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here