BUPATI Pandeglang, Irna Narulita dan Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (02/10/2019).(ISTIMEWA)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemkab Pandeglang telah menyepakati hibah untuk penyelenggaran Pilkada Pandeglang 2020 sebesar Rp 68,2 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pengajukan yang mencapai Rp 83 miliar.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita berharap, berkurangnya anggaran dari pengajuan KPU tidak menghambat penyelenggaran pesta lima tahunan tersebut. Dirinya beralasan, tidak menyanggupinya seluruh usulan KPU Pandeglang karena terbentur dengan minimnya anggaran.

“Supaya tidak terganggu pelayanan dasar, saya minta coba breakdown lagi mana yang penting mana yang tidak, supaya semua bisa didistribusi,” kata Bupati Irna di Pendopo Bupati Pandeglang usai penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU di Pendopo Bupati Pandeglang, Rabu (02/10/2019).

Begitu pun dengan anggaran hibah untuk Bawaslu Pandeglang sampai saat ini belum ada kesepakatan. Namun, jika Bawaslu menandatangi NPHD saat ini, maka totalnya anggaran hibahnya hanya Rp 8 miliar dan sisanya bisa diusulkan melalui APBD murni 2020.
“Kalau mau tandatangan NPHD, tandatangani dulu Rp 8 miliar, kan inginnya Rp 16 miliar. Karena di RKUA-PPAS (Bawaslu, red) hanya Rp 8 miliar yang dibahas oleh dewan lama, kan harus dibahas dengan dewan yang baru untuk APBD 2020,” ungkapnya.

Tak hanya KPU dan Bawaslu, hibah untuk pihak keamanan pun tergolong kecil. Irna kembali menyebutkan hibah keamanan untuk Polres Pandeglang dan Kodim 0601/Pandeglang hanya Rp 3,5 miliar. “Pengamanan itu hanya Rp 3,5 miliar kodim sama polres, minus. Kalau di luar ada yang hampir Rp 5 miliar, (ditambah lagi, red) tahun ini ada pilkades,” terang Irna.

Sementara itu, KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i mengatakan, dengan dana Rp 68,2 miliar yang diberikan Pemkab Pandeglang melalui NPHD, dirinya tetap optimis bisa melaksanakan pilkada dengan lancar. Ia pun sudah menghitung melalui rapat internal untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan tersebut dapat didukung dengan kecukupan anggaran.

Meskipun harus mengurangi jumlah TPS sekitar 1.983 TPS dan mengurangi kegiatan sosialisasi, hal itu tidak akan mengubah subtansi. Termasuk juga kegiatan bimbingan teknis yang akan menggunakan metode sederhana.

“Karena semangat dari pimpinan kami, pilkada ini efektif dan efesien, berarti efesien itu kaitan dengan beban anggaran. Dengan jumlah kecamatan 35, kelurahan dan desa 339, jumlah TPS 1.983 TPS , dengan alokasi yang disediakan Rp 6,8 miliar kami yakin bisa melaksanakan tahap demi tahap di pilkada dengan lancar, tentunya sesuai dengan norma yang sudah menjadi ketetapan,” tuturnya.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here