BUPATI Pandeglang, Irna Narulita saat sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Terhadap Pembangunan Reaktivasi Jalur Kereta Api Rangkasbitung-Labuan Segmen I di Hotel S' Rizky Pandeglang, Selasa (08/10/2019). (ISTIMEWA)

PEMERINTAH akan segera melakukan reaktivasi rel kereta api jalur Rangkasbitung-Labuan di Kabupaten Pandeglang. Namun untuk tahap awal terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang selama ini tinggal di atas jalur rel kereta api atau di atas lahan milik PT KAI. Nantinya warga yang tinggal di atas jalur rel kereta api atau lahan milik PT KAI akan diberikan dana kerohiman.

“Hari ini diadakan sosialisasi, setelah sosialisasi direncanakan minggu depan pengukuran di lapangan untuk memetakan data dari BPN mana yang tanah milik warga dan mana yang tanah milik PT KAI atau pemerintah,” ujar Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Banten pada Kementerian Perhubungan, Rode Paulus saat sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Terhadap Pembangunan Reaktivasi Jalur Kereta Api Rangkasbitung-Labuan Segmen I di Hotel S’ Rizky Pandeglang, Selasa (08/10/2019).

Dikatakannya, dalam pengukuran akan dilihat dari kondisi bangunan mana yang permanen dan mana yang semi permanen. Hal itu sebagai data untuk Tim Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menilai berapa appraisal-nya dan hasilnya akan disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan berapa persen nilai yang akan disampaikan kepada masyarakat.

“Kalau setelah kegiatan penilaian angkanya nanti santunan akan disampaikan kepada masyarakat, target kami awal (tahun, red) 2020. Nanti setelah disampaikan kepada masyarakat tidak berselang lama nanti masyarakat sudah meninggalkan lokasi. Nanti kami akan melakukan persiapan konstruksi tahun 2021 dan akan mulai
konstruksi untuk mulai dari segmen satu dan selanjutnya,” kata Rode.

Pelaksanaan reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan akan dibagi menjadi dua segmen. Segmen pertama akan dibangun sepanjang 18,7 kilometer yang menghubungkan Rangkasbitung-Kadomas dan keseluruhan Rangkasbitung-Labuan sepanjang 56,7 kilometer.

“Jadi mengenai konstruksinya berapa tahun nanti biasanya kereta api dua sampai tiga tahun progresnya. Kita bisa mulai dari Rangkas sampai Pandeglang dan nanti lanjut segmen kedua sampai ke Labuan. Yang segmen satu ada 1.300 KK (kepala keluarga, red), kalau segmen dua belum kita data. Jadi tahun ini memang konsen ke segmen satu saja dulu,” jelasnya.

Namun, Rode belum bisa menyebutkan berapa nilai santunan yang akan diterima warga. Karena besaran santunan ditetapkan oleh Tim KJPP dan kriteria rumah warga tersebut. Menurutnya, penilaian tersebut bersifat transparan, jadi masyarakat bisa menilai angkanya wajar atau tidak. “Kami dari anggaran masih indikatif jadi karena nilai resminya belum keluar jadi hanya perkiraan-perkiraan saja. Untuk angka kita belum bisa menemukan angka yang valid atau yang persis. Tapi nanti dari data itu kita anggarkan 2020,” tuturnya.

Di tempat sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita berharap urat nadi perekonomian Kabupaten Pandeglang ini berangkat dari proyek strategis nasional (PSN). Pemerintah daerah dibantu Gubernur Banten juga terus melakukan upaya persuasif kepada masyarakat. “Biar tidak ada kegaduhan di bawah, kalau komunikasi dan kordinasi yang macet saya sampaikan segera ke bupati minimal camat, dan lurah bisa memfasilitasi agar program ini bisa berjalan dengan baik,” kata Irna.

Menurutnya, pemerintah hanya mendukung atau men-support yang sifatnya sosialisasi, tentunya tanah-tanah hibah yang akan dibantu oleh pemerintah yakni masjid, dan sarana publik.

Adapun tanah yang menumpang di atas tanah PJKA maka pemerintah akan mempertimbangkan apakah memang mampu atau tidak mampu. Jika tidak mampu maka akan menjadi prioritas agenda pemerintah untuk mencari solusi. Namun, bagi yang mampu Irna berharap, untuk melakukan kerjasama yang baik agar progres tersebut bisa tepat waktu.

“Kalau sampai tepat waktu di 2022 dan 2023 ini prosesnya cepat, jadi selesai trase ini segmen yang pertama. Di 2020 belum selesai tim percepatan terpadu ini akan melakukan pendataan yang sama untuk segmen kedua,” jelasnya.

Sementara, Enong (60), warga Kampung Pekalongan RT 001 RW 002, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang mengatakan, dirinya tidak akan menentukan nominal yang akan diberikan pemerintah. Ia juga sudah mengikhlaskan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

“Saya sudah mengucapkan terimakasih kepada pemerintah karena orang tua saya dulu kerja di PJKA sudah diberi tempat selama 63 tahun. Karena bapak saya sudah meninggal, sekarang oleh ibu saya, saya sebagai anaknya mewakili ini. Tapi ibu saya juga sudah mengikhlaskan dan meridokan karena untuk pembangunan dan tanahnya bukan milik pribadi,” pungkasnya.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here