Akademisi UNMA Dorong KPK Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa

0
232

DANA Desa (DD) yang digunakan untuk studi banding ke Bali diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Dosen tetap Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum dan Sosial UNMA Banten, Eko Supriatno menyambut baik dan mengapresiasi langkah lembaga antirasuah itu untuk mengusut penyimpangan DD yang digunakan untuk studi banding ke Bali, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Eko, kegiatan studi banding di Pandeglang sudah sering dan rutin dilakukan. Pada tahun sebelumnya agenda serupa juga dilaksanakan dengan tujuan ke Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan tahun ini ke Bali selama tiga hari.

“Saya berharap KPK tidak masuk angin. Serius menelusuri pihak-pihak yang menikmati duit hasil proyek studi banding. Berharap KPK melakukan upaya serius, jangan sampai berhenti. Saya katakan, proyek studi banding Danna Desa adalah koruptif,” kata Eko melalui keterangan tertulis yang diterima Tuntas Media, Kamis (10/10/2019).

Menurutnya, DD untuk studi banding perlu diawasi. Penyaluran dana desa merupakan amanat undang-undang, karena itu butuh adanya pengawasan dari semua elemen, termasuk KPK untuk mengawasi adanya potensi penyelewengan. Ia juga meminta kepada seluruh aparat desa di Pandeglang, untuk menghentikan penggunaan DD untuk studi banding.

“Penggunaan dana untuk studi banding sangat rawan disalahgunakan. Perlu diingat, DD itu bukan hanya untuk studi banding, tertapi Dana Desa harusnya dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan dan program yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Menurut info yang Eko dapatkan, dana setiap desa di Pandeglang dipangkas sebesar Rp 10 juta untuk studi banding ke Bali. Ia juga mempertanyakan, bukankah setiap anggaran yang dipotong untuk biaya studi banding tersebut perlu pertanggungjawaban.

“Kami minta Inspektorat dan kejaksaan harus menelusuri penggunaan uang tersebut. Kejaksaan dan inspektorat harus berperan lebih maksimal juga,” pintanya.

Lanjut Eko, dalam studi banding ini ada segelintir pihak yang diuntungkan dari proyek tersebut. Tidak hanya panitia kegiatan saja, tapi pihak-pihak eksekutif juga mendapatkan keuntungan. Maka itu, Eko berharap hal ini dapat diusut tuntas .

“Korupsi studi banding sungguh sangat mencederai proses demokrasi, dari awal saya sudah geram, begitupun publik banyak yang menyarankan agar dihentikan studi banding tsb, tapi karena mereka bebal, akhirnya jadi begini,” tuturnya.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here