SEJUMLAH masa aksi dari Jaringan Aspirasi Masyarakat Pandeglang (JAM-P) Banten menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Kamis (21/11/2019) siang.

Aksi unjuk rasa yang dikomandoi oleh Ahmadi tersebut, menyikapi persoalan pengawasan pekerjaan yang dilakukan DPUPR kepada tiga kontraktor kurang optimal, sehingga banyak pekerjaan yang dinilai kurang sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan. Bahkan tidak jarang banyak pelaksana pekerjaan yang mengabaikan imbauan konsultan pengawas. Ketiga kontraktor tersebut yakni, CV. Patih Jaya, PT. Bongbong Karya Utama, CV. Adil Raja Mandala.

Koordinator aksi, Ahmadi menuturkan, pihaknya menyayangkan sejumlah pekerjaan pembangunan terkesan asal-asalan, diantaranya pekerjaan peningkatan jalan Munjul-Curug Langlang, peningkatan jalan Marapat-Camara, dan peningkatan jalan Sumur-Tamanjaya.

“Beberapa kegiatan di berbagai wilayah saat ini sangat memprihatinkan. Sebab mereka terkesan hanya ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok, tapi tidak memperhatikan kualitas yang bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat,” ucap Ahmadi dalam orasinya.

Dia juga menduga, beberapa pekerjaan yang dilakukan para kontraktor tersebut tidak memperhatikan spesifikasi dan rancangan anggaran biaya, selain itu juga upaya mengabaikan masukan dari konsultan juga kerap dilakukan oleh para kontraktor.

“Di kecamatan Munjul-Curug Langlang itu diduga keras tidak sesuai dengan spek dan RAB, kemudian kontraktornya mengabaikan teguran dari konsultan bahkan sampai diduga melakukan tindakan yang mengintimidasi,” jelasnya.

Presidium JAM-P Banten, Sujana menuturkan, dari banyaknya pekerjaan yang kurang memperhatikan spesifikasi dan RAB, pihaknya mendesak agar DPUPR, DPRD Komisi III, dan yudikatif untuk menegur langsung pelaksana.

“Kami menggugat DPUPR untuk melaksanakan tupoksinya, begitu juga dengan Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang selaku pihak yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol. Selain itu juga pihak penegak hukum untuk melakukan pengawalan agar tidak terjadinya kebocoran uang negara,” ucapnya.

Kepala DPUPR Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat menuturkan, dirinya tidak segan-segan akan menindak tegas para kontraktor yang nakal, sebab kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan tersebut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

“Kalau untuk kontraktor yang nakal, mengerjakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi akan kita tindak tegas dan tidak ada toleransi. Bila perlu tidak akan kita bayar pekerjaannya, dengan catatan pekerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak sesuai dengan tonasenya. Selama kekurangan yang ada itu tidak berpengaruh kepada struktur pekerjaan, ya diselesaikan dahulu, kan nanti juga ada uji lab,” tuturnya, saat dihubungi melalui telepon seluler.

Ia mengatakan, selama masih dalam koridor kontrak, pihaknya tidak bisa menindak tegas. Sebab, dirinya mengawasi setiap pekerjaan dengan berbagai lapis, mulai dari TP4D, tim pelaksana teknis, dan juga pemerintah setempat tingkat kecamatan.

“Supaya masyarakat tidak dirugikan, bagaimana masyarakat. Bayangkan kalau pekerjaan itu tidak selesai, pasti akan acak acakan, dan masyarakat juga dirugikan. Saat ini biarkan mereka bekerja, jangan khawatir kami sudah mengintruksikan kepada tim teknis yang ada di DPUPR di Bidang Bina Marga, termasuk PPK nya,” pungkas Asep.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here