Fraksi Demokrat Usulkan Hak Angket Kasus PT Jiwasraya

0
54

FRAKSI Partai Demokrat DPR RI buka suara terkait penyelesain kasus Jiwasraya (Persero). Sebab, skandal Jiwasraya telah menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Apalagi setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ditemukan kesamaan atau modus dengan raibnya uang rakyat.

Ketua Fraki Partai Demokrat DPR RI, Edhi Baskoro Yuhoyono dalam keterangn tertulisnya menyebutkan, hal terebut jangan sampai kecolongan. Karena fakta kebenaran perlu diperhatikan dan dibuka di hadapan rakyat Indonesia. Kejahatan ini menurtnya ibarat fenomena “puncak dari gunung es”, kasus Jiwasraya ini nampak kecil di atas permukaan, tetapi besar dan tidak teerlihat bahkan dapat merugikan triliunan rupiah. Kasus Jiwasraya tersebut dikategorikan bersifat sismatik dan gigantic, sesuai yang disampaikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

“Kita tidak ingin dugaan adanya organizer crime dalam kasus Jiwasraya dianggap benar,” ujar Edhi Baskoro Yuhoyono, Minggu (02/02/2020).
Menurutnya, saat ini telah tiba di mana yang sudah baik perlu dilanjutkan dan yang belum baik perlu diperbaiki. Membiarkan penyimpangan terjadi merupakan sebuah kejahatan, tindakan tegas dan perlu dilakukannya penuntasan terhadap kasus tersebut agar dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis di masa yang akan datang.

“Jangan sampai terjadi om waktu,” singkatnya.

Ia menjelaskan, napas dan jiwa dari konstitusi Indonesia bergantung pada hadirnya prinsip “checks and balances”, di antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal tersebuut bertujuan agar tidak ada kekuasaan yang absolut tanpa dicek atau diawasi oleh kekuasaan yang lain.

Dalam kaitan krisis keuangan yang terjadi di Jiwasraya, maka sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang dianut. Ia mengatakan DPR RI dapat menggunakan haknya untuk mengetahui tentang apa, mengapa dan bagaimana penyimpangan di BUMN itu terjadi.

Maka dari itu, Fraksi Partai Demokrat mendorong dibentúknya Pansus Hak Angket untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya dengan tuntas.

Sesuai dengan rapat pleno Fraksi Partai Demokrat DPR RI pada 28 Januari 2020 dan sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menghasilkan beberapa pernyataan yakni, Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa kasus gagal Jiwasraya terhadap 5,5 juta nasabah dengan potensi total kerugian Rp 13,7 triliun merupakan permasalahn yang sangat besar dan serius.

“Fraksi Partai Demokrat memandang Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2014 terkait pembentukan Lembaga Penjamin Polis tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan,” terangnya.

Fraksi Partai Demokrat juga berpendapat bahwa penyelesaian skandal PT. Jiwasraya harus ditempuh melalui penyelidikan yang komprehensif, terkoordinasi, dan tuntas melalui penggunaan Hak Angket DPR RI. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2014 junto Nomor: 2 Tahun 2018 tentang MD3 pasal 79 tentang Hak DPR, maka Fraksi Partai Demokrat mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap permasalahan Jiwasraya dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.

“Adapun terkait dengan panja yang sudah terbentuk di Komisi III, VI dan XI, Fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk mengirim wakil-wakilnya di masing-masing Panja, guna menjalankan tugas dan kewajiban konstitusional kami sebagai anggota legislatif, sekaligus tetap memperjuangkan terbentuknya Pansus Hak Angket tersebut,” tambah pria yang akrab disapa Ibas ini.

Tidak hanya itu, Fraksi Partai Demokrat juga akan segera mengirimkan usulan Pansus Hak Angket kepada pimpinan DPR RI, dengan menyusulnya penandatanganan oleh seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Dan berharap dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. “Karena harapan rakyat adalah perjuangan demokrasi,” tutupnya.

Sementara, anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan, usulkan hak angket Jiwasraya oleh fraksinya untuk menuntaskan polemik di PT Jiwasraya.

“Hak angket tersebut disulkan dengan pertimbangan untuk memperbaiki kinerja Jiwasraya dan melindungi 5,5 juta nasabahnya yang kini resah tentang kepastian investasi yang mereka tanamkan,” ujar Rizki.

Politisi dari Dapil Banten I ini berharap, usulan fraksinya akan mendapatkan dukungan fraksi lain. Apalagi kasus ini telah memberikan dampak penurunan kepercayaan publik terhadap dunia asuransi, khususnya dan pengelolaan BUMN secara keseluruhan.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here