GMNI Soroti Tidak Transparannya Anggaran Penanggulangan Covid-19 di Pandeglang

0
154

DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang membahas lebih dalam terkait anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Pandeglang yang dinilai tidak tranparan.

Ketua DPC GMNI Kabupaten Pandeglang Tb Muhamad Afandi meminta diperlihatkan rincian anggaran penanganan Covid-19, akan tetapi pihak terkait tidak menanggapi.

“Pemkab Pandeglang dalam penanganan Covid-19 anggaran fantastis, semua untuk Penanganan Covid-19. Ini Rp 1,7 miliar, APBD digelontorkan semuanya untuk penanganan Covid, ketika dipinta rrinciannya mereka malahan tidak menjawab,” ungkapnya, Sabtu (08/05/2020).

Ia menilai, anggaran tersebut tidak digunakan untuk penanganan Covid-19, tetapi dihabiskan untuk konsumsi semata. Saat Ia bertanya ke dua OPD Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait penanganan yang dilakukan oleh kedua OPD tersebut hanya melakukan penyemprotan disinfektan.

“Bahkan alibi anggaran untuk penanganan Covid-19, tetapi habisnya oleh konsumsi. Lantas bentuk kongkretnya dinas untuk penanganan Covid-19 seperti apa. Apalagi melihat anggaran Satpol PP yang lebih besar. Dinas Kesehatan (Dinkes) ketika ditanya untuk penanganan Covid-19 hanya kegiatan penyemprotan disinfektan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga sama, habis sama mamin penanganannya hanya membuat pamplet imbuan di kertas HVS. Ini baru anggaran Rp 1,7 miliar,” tegasnya.

Banyaknya bantuan dari pihak swasta dan pemangkasan semua OPD membuat kekhawatirannya terkait penggunaan anggaran yang lain. Karena menurutnya anggaran sebelumnya saja tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin.

“Bagaimana nanti dengan anggaran-anggaran selanjutnya seperti, anggaran bantuan keuangan Rp 55 miliar, anggaran hasil dari ASN yang dikelola oleh BPBD, anggaran DID Rp 1,9 miliar. Ditambah lagi pihak swasta memberikan bantuan, ditambah hasil pemangkasan semua SKPD dan kecamatan yang terkumpul Rp 167 miliar. Di luar dari itu Kementrian Desa (Kemendes) melalui peraturannya agar Dana Desa dialihkan sebagian untuk Covid-19 yang di mana disebut BLT Rp 600.000 dari Dana Desa.” tuturnya.

Selain itu ia juga mengimbau untuk tidak memainkan anggaran Covid-19 terlebih lagi kepada segelintir oknum. Jangan sampai anggaran Pemkab Pandeglang dengan alibi untuk penanganan Covid-19 hanya dijadikan tameng untuk dijadikan ajang bancakan oleh segelintir oknum.

Maka dari itu pihaknua membuat pernyataan tegas kepada DPRD Pandeglang agar mengawal anggaran Covid-19 dan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun dalam pemeriksaan laporan anggaran Covid-19 di Kabupaten Pandeglang.

“Selain itu, pemkab harus transparan mengenai anggaran Covid-19. Bantuan sosial jangan dipolitisasi dan jika tercium anggaran Covid-19 digunakan, KPK dan Kejaksaan Negeri Pandeglang jangan mandul,” pungkasnya.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here