ANGGOTA dewan menyaksikan penyampaikan nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) TA 2019 melalui konferensi video di Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (30/04/2020) siang.(ARI/TUNTAS MEDIA)

JUMLAH Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang disampaikan Bupati Pandeglang, Irna Narulita dalam rapat paripurna pengantar nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) TA 2019 secara daring di Ruang Pintar Gedung Setda setempat, Kamis (30/04/2020) siang, mencapai Rp 128,4 miliar. Sementara, sejumlah anggota dewan menyaksikan penyampaian nota LKPj bupati di Gedung DPRD Pandeglang yang berjarak kurang dari 100 meter dari Ruang Pintar secara daring melalui konferensi video.

Besarnya SILPA TA 2019, salah satunya dipengaruhi dari rendahnya belanja pengadaam barang dan jasa (pos belanja langsung) yang hanya terealisasi 79,76% atau Rp 501,2 miliar dari alokasi anggaran Rp 628,4 miliar.

Sementara untuk pos pendapatan daerah terealisasi Rp 2,63 triliun atau 96,17% dari target Rp 2,74 triliun. Pos pendapatan berasal dari, pendapatan asli daerah (PAD) Rp 218,3 miliar (95,31%) dari target Rp 229 miliar, dana perimbangan Rp 1,74 triliun (96,57%) dari target Rp 1,8 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi Rp 679,4 miliar (95,43%) dari target Rp 711,9 miliar.

Selanjutnya untuk pos belanja daerah terealisasi Rp 2,59 triliun (91,75%) dari anggaran yang ditetapkan Rp 2,83 triliun. Pos belanja daerah terbagi dalam belanja tidak langsung (BTL) yang terealisasi Rp 1,63 triliun (96,81%) dari anggaran Rp 1,68 triliun dan belanja langsung (BL) yang terealisasi Rp 964,7 miliar (89,97%) dari anggaran Rp 1,1 triliun.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Pandeglang, Yangto menyayangkan besarnya SILPA yang mencapai Rp 128,4 miliar. Ia menilai, besarnya SILPA itu menunjukkan proses perencanaan pembangunan yang kurang baik. Akibatnya proses pelaksanaan pembangunan kurang optimal, sehingga berdampak pada rendahnya realisasi anggaran.

“SILPA ini juga dipengaruhi dari terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa yang akhirnya pelaksanaan pembangunan mepet di akhir tahun anggaran. Ini hampir terjadi setiap tahun dan perlu ada evaluasi,” saran Wakil Ketua Pansus Pembahasan LKPj TA 2019 ini.

Anggota Komisi III ini mencontohkan rendahnya realisasi anggaran terjadi pada pos belanja langsung, yakni pada belanja barang dan jasa yang terealisasi Rp 501,2 miliar (79,76%) dari anggaran Rp 628,4 miliar. Belanja barang dan jasa paling kecil pada pos belanja langsung, jika dibandingkan dengan belanja pegawai sebesar 94,31% atau Rp 106,6 miliar dan belanja modal yang terealisasi 88,62% atau Rp 362,8 miliar.

Ketua DPRD Pandeglang, Tb Udi Juhdi, usai memimpin rapat paripurna mengatakan, besarnya SILPA TA 2019 salah satunya terjadi karena keterlambatan pada proses pengadaan barang dan jasa. Sekretaris DPC Partai Gerindra Pandeglang ini mengingatkan pemerintah daerah agar ke depan bisa menekan SILPA dengan melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien, terutama di pengadaan barang dan jasa.

Bupati Harap Legislatif Respons Positif LKPj

Sementara, Bupati Irna Narulita mengharapkan, legislatif bisa merespons positif atas LKPj TA 2019 yang disampaikan melalui rapat paripurna secara daring tersebut.
“Semua sektor kami sampikan, banyak yang terealisasi 100 persen, memang ada yang realisasi yang kurang, tapi upaya yang kami lakukan sudah maksimal,” kata Irna.

Politisi PDI Perjuangan ini mengklaim, di bawah kepemimpinannya bersama Tanto Warsono Arban banyak prestasi yang dicapai. Meski begitu, jika ada program yang belum terealisasi, ini akan menjadi bahan evaluasi. “Saat kami mulai menjabat, jalan baik di Pandeglang di kisaran angka 30 persen, sekarang sudah hampir 59 persen. Jika memang ada yang belum tercapai kami harap dapat dimaklumi,” pungkasnya.

Redaktur : D Sudrajat
Reporter : Ari

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here