Penulis: Siti Arofa (Mahasiswa Prodi Magister Manajemen Pendidikan (M.Pd) – UNIBA)
KEBIJAKAN pendidikan selalu lahir dengan semangat perubahan. Salah satu yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir adalah program Merdeka Belajar yang diperkenalkan pada era kepemimpinan Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
Gagasan utamanya sederhana namun ambisius: memberi ruang kebebasan lebih luas bagi sekolah, guru, dan peserta didik untuk berinovasi dalam pembelajaran. Kurikulum disederhanakan, asesmen nasional menggantikan ujian nasional, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila diperkenalkan sebagai penekanan pada karakter.
Namun setelah beberapa tahun berjalan, pertanyaan kritis mulai mengemuka: apakah Merdeka Belajar benar-benar revolusi substantif, atau sekadar rebranding kebijakan lama dengan kemasan baru?
Secara konseptual, Merdeka Belajar membawa beberapa lompatan penting.
Pertama, pergeseran dari pendekatan berbasis konten menuju pendekatan berbasis kompetensi dan karakter. Kedua, penguatan asesmen literasi dan numerasi melalui Asesmen Nasional. Ketiga, fleksibilitas kurikulum yang memungkinkan sekolah menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal.
Dalam tataran ide, arah ini sejalan dengan praktik pendidikan modern yang menekankan pembelajaran diferensiatif dan student-centered learning. Guru didorong menjadi fasilitator, bukan sekadar penyampai materi. Namun kebijakan yang baik di atas kertas tidak otomatis efektif dalam implementasi.
Tantangan Implementasi: Realitas di Lapangan
Pengalaman saya lebih dari 40 tahun dalam dunia pendidikan menunjukkan satu hal konsisten: keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan ekosistemnya. Beberapa tantangan implementasi Merdeka Belajar yang mengemuka antara lain:
- Kesenjangan Kapasitas Guru
Tidak semua guru memiliki kesiapan pedagogis untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau diferensiasi. Pelatihan yang tersedia sering kali bersifat teknis dan belum menyentuh perubahan paradigma secara mendalam.
- Ketimpangan Infrastruktur
Sekolah di daerah perkotaan relatif lebih siap, terutama dalam dukungan teknologi. Namun sekolah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menghadapi keterbatasan sumber daya yang signifikan.
- Beban Administratif
Ironisnya, sebagian guru masih mengeluhkan kompleksitas administrasi dalam transisi kurikulum. Kebebasan yang dijanjikan kadang terasa belum sepenuhnya terwujud.
- Inkonsistensi Sosialisasi
Perubahan kebijakan yang cepat dan komunikasi yang kurang merata menimbulkan kebingungan di tingkat sekolah.
Jika tantangan-tantangan ini tidak diatasi secara sistemik, maka semangat “merdeka” bisa berubah menjadi beban baru bagi pendidik.
Rebranding atau Reformasi?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membedakan antara perubahan simbolik dan perubahan struktural.
Rebranding terjadi ketika istilah dan kemasan berubah, tetapi pola lama tetap dominan. Reformasi substantif terjadi ketika terjadi pergeseran budaya, sistem evaluasi, dan pola pikir secara menyeluruh.
Apakah sudah terjadi perubahan budaya belajar di sekolah? Apakah asesmen benar-benar mendorong pembelajaran bermakna? Apakah guru merasa lebih otonom atau justru lebih terbebani? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bervariasi, tergantung konteks daerah dan kepemimpinan sekolah.
Jalan ke Depan: Konsistensi dan Penguatan Ekosistem
Agar Merdeka Belajar menjadi revolusi substantif, beberapa langkah strategis perlu diperkuat:
- Pengembangan Profesional Guru Berkelanjutan Bukan sekadar pelatihan sesaat, tetapi pendampingan jangka panjang.
- Penguatan Kepemimpinan Sekolah Kepala sekolah memegang peran sentral dalam menerjemahkan kebijakan menjadi budaya organisasi.
- Evaluasi Berbasis Data dan Refleksi Implementasi kebijakan perlu dievaluasi secara berkala dengan melibatkan suara guru dan siswa.
- Konsistensi Kebijakan Jangka Panjang Pendidikan membutuhkan stabilitas, bukan perubahan arah yang terlalu cepat.
Refleksi Kritis
Setiap kebijakan pendidikan membutuhkan waktu untuk berakar. Merdeka Belajar memiliki fondasi ide yang progresif. Namun apakah ia menjadi revolusi atau sekadar rebranding, sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan keberanian melakukan evaluasi jujur.
Sebagai bangsa, kita tidak kekurangan gagasan besar. Yang sering menjadi tantangan adalah kesinambungan dan kedalaman pelaksanaan.
Merdeka Belajar bukan hanya soal kurikulum. Ia adalah soal keberanian mengubah budaya pendidikan secara menyeluruh.
Dan revolusi sejati dalam pendidikan tidak terjadi karena slogan, melainkan karena komitmen kolektif yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan.(*)
