UNTUK mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel, ketersediaan data dan informasi merupakan prasyarat yang mendasar. Ketersediaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan itu perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Moh. Ali Fadillah saat memberikan sambutan pada acara Forum Data Ketahanan Pangan Tahun 2017 di Hotel Le Dian, Kota Serang, Kamis (03/08/2017) lalu. Menurut Ali, sumber data dan informasi yang valid dan akurat, sangat berperan ban perpengaruh dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian program kegiatan.
“Dengan adanya informasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang peduli terhadap pembangunan ketahanan pangan di Banten, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya-upaya akselerasi pencapaian pembangunan ketahanan pangan di Banten,” ungkap Ali.
Masih kata Ali, rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Banten 2017-2022 mempunyai visi “Menjadi Institusi Yang Andal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Banten Maju, Mandiri Dan Sejahtera.”
Upaya ini diharapkan menjadi jembatan bagi terciptanya sinergisitas antara semua pemangku kepentingan, baik organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota dan stakeholders lainnya, dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan yang berdaulat dan mandiri di Banten.
“Sejalan dengan hal itu, pada tahun anggaran 2017 Dinas Ketahanan Pangan Banten akan melakukan upaya optimalisasi publikasi data hasil pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan pada tahun 2016,” ujar Ali.
Melalui data tersebut, lanjutnya, diharapkan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan Banten, baik dalam tataran perencanaan maupun implementasi serta hasil-hasilnya dapat diinformasikan dan diakses, sekaligus sebagai bentuk sosialisasi, akuntabilitas dan transparansi bagi masyarakat.
Menurutnya, prinsip-prinsip dasar untuk pedoman pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar tercapai hasil yang optimal dan berkeadilan antara lain, melibatkan seluruh stakeholder, mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia.
Selain itu, memaksimumkan pemanfaatan sumber daya lokal dan mengoptimalkan kelembagaan atau norma-norma masyarakat yang positif mendukung pembangunan dan menghindarkan budaya-budaya luar yang bersifat merusak dan menghambat proses pembangunan.(ADV)
