BERARAPA fraksi di DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten mengkiritisi nota keuangan RAPBD TA 2019 yang disampaikan Bupati Irna Narulita, 14 November lalu. Tidak hanya soal penyampaian nota keuangan RAPBD 2019, sejumlah fraksi juga mengkritisi kinerja kepemimpinan Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono Arban yang dinilai selama tiga tahun terakhir belum banyak hasil kerja yang bersinergi untuk kepentingan rakyat.
“Kami mempelajari permasalahan utama belanja daerah, kami menilai adanya kontradiksi atas tingginya belanja pegawai yang dialokasikan dalam APBD namun tidak didukung dengan kualitas SDM di tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red),” ungkap Sekretaris Fraksi Gerindra, Rika Kartikasari saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar Nota Keuangan Bupati Tentang RAPBD TA 2019 di Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (22/11/2018).
Menurut dia, akibat lemahnya mutu SDM aparatur di sejumlah OPD menjadi penyebab tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dalam beberapa tahun terakhir. Fraksinya melihat persoalan serius yang harus segera diselesaikan.
“Fraksi Gerindra melihat sudah bukan saatnya mempermasalahkan keterbasaan SDM di seluruh OPD. Kami menganggap bahwa persoalan tersebut sudah final dan saatnya kita bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegas mantan Ketua DPD KNPI Pandeglang ini.
Persoalan lain, sambung Rika adalah, masih adanya pembangunan infrastruktur yang hasilnya kurang baik. Salah satu contoh proyek infrastruktur yang terancam mangkrak adalah pembangunan Pasar Cibaliung. Proyek yang dikerjakan di akhir tahun anggaran dikhawatirkan tidak akan membuangkan hasil yang optimal sesuai ekspektasi publik.
“Tahun anggaran 2018 adalah keberlanjutan program pemerintahan yang dipimpin saudari bupati dan saudara wakil bupati guna mewujudkan visi misinya. Tidak bosan Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah perlu fokus baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, ekspektasi publik yang tinggi terhadap pemerintah hendaknya dijawab dengan kerja cerdas bagaimana mengimplementasikan program kerja sebagaimana yang dahulu digembar-gemborkan,” tambahnya.
Kata dia, jangan sampai visi misi bupati dibuat hanya untuk persiapan pencalonan dalam pilkada tanpa realisasi yang terukur dan terlaksana. Fraksinya berharap dengan tema pembangunan tahun depan tidak hanya menjadi judul indah di atas kertas. Dijelaskan Rika, tema meningkatkan konektivitas dan aksesibiltas infrastruktur untuk penguatan daya saing daerah dapat diwujudkan secara konsekwen.
Sementara, pandangan umum Fraksi PKB yang disampaikan Aminudin juga memberi masukan atas nota keuangan RAPBD TA 2019. Beberapa masukan itu di antaranya, soal optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di beberapa sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
“Dalam plafon anggaran rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan tahun anggaran 2019 haruslah lebih terperinci secara detail dalam setiap usulannya demi efesiensi dan efektifitas anggaran yang dikelola serta jelas dan dapat dipertanggungjawabkan output-nya,” ungkap politisi yanh akrab disapa Amin ini.
Kritikan juga disampaikan Fraksi NasDem yang menilai RPJDM tidak dijadikan dasar oleh pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD.
“Tapi kenyataannya setiap penyusunan RAPBD, RPJMD tidak menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD. Kalaupun menurut bupati dasar penyusunan RAPBD ani adalah sesuai dengan KUA dan PPAS yang mana? Sebab antara hasil pembahasan dan kesepakatan KUA dan PPAS, berbeda dengan yang disampaikan pada pengantar nota keuangan RAPBD pada paripurna sebelumnya, mohon penjelasan,” kata anggota Fraksi NasDem, Dadi Rajadi saat membacakan pandangan fraksinya.
Redaktur : D Sudrajat
Reporter : Ari
