Ribuan Anak di Pandeglang Putus Sekolah

0
1249

BERDASARKAN data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang, sepanjang tahun 2024 ada sekitar 5.000 peserta didik putus sekolah yang berasal dari jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pandeglang.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang SMP sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Disdikpora Kabupaten Pandeglang, Nono Suparno.

“Kami ada data sebanyak 5 ribu siswa untuk tahun 2024, yang tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ini menjadi tugas kita bersama, agar anak ini harus terus melanjutkan sekolah,” katanya, Jumat (21/6/2024).

“Kalau tidak mau melanjutkan sekolah, jangan sampai dikeluarkan oleh sekolah. Karena akan terdeteksi oleh Kementerian, dan masuk kepada Anak Tidak Sekolah atau ATS,” sambung Nono

Nono mengungkapkan, jika terdapat beberapa macam Anak Tidak Sekolah yang terdeteksi oleh Kementerian Pendidikan.

“Kategori ATS ini ada dua macam, pertama ketika siswa ini Drop Out atau dikeluarkan dari sekolah atau juga berhenti dipertengahan kelas baik ditingkat SD maupun SMP. Kemudian adalagi kategori ATS yang sudah selesai sekolah dasar atau menengah tetapi tidak melanjutkan, itu akan terdeteksi juga oleh Kementerian. Karena wajib dasar ini 12 tahun, dia masuk kategori ATS,”

Dirinya menuturkan, bahwa ketika siswa akan kembali bersekolah melalui pendidikan non formal atau paket, pihaknya akan mengakomodir melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

“Kami dari Disdikpora, memberikan penjelasan kepada semua lini untuk memberikan solusinya. Tidak menutup kemungkinan ada siswa itu yang melanjutkan ke pesantren, tetapi berdasarkan aturan pemerintah itu tidak termasuk sekolah. Kemudian solusinya adalah dia masuk ke PKBM, baik itu paket A, B, C, agar bisa terdeteksi oleh Kementerian itu sebagai ATS,” ungkap Nono.

Nono menyebut, pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, di mana pihaknya telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang untuk menjamin keberpihakannya pada peserta didik yang memiliki hambatan, baik ekonomi, sosial, maupun kendala geografis.

“Kami bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, karena lokusnya sudah ada. Dan Pemda baru mampu membantu sekitar 270 siswa dari jenjang SD dan SMP sebesar 1 juta rupiah. Itupun hanya untuk keperluan sekolah, misalnya membeli seragam dan peralatan sekolahnya supaya dapat bersekolah kembali, bukan untuk dimakan oleh orang tua,” tutupnya.

Redaktur : Fauzi
Reporter : Asep