JIKA Bupati Pandeglang, Irna Narulita merespon kecewa dan malu atas terungkapnya praktik pungli oleh oknum pegawai Disdukcapil oleh Tim Saber Pungli Polda Banten, Selasa lalu. Lain hal disampaikan Wakil Bupati, Tanto Warsono Arban.
Dirinya merasa bersyukur praktik pungli di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi pelayanan terbongkar. Sebab, selama ini baik melalui laporan bawahan ataupun sidak, praktik seperti itu tidak pernah terungkap.
“Kejadian kemarin cukup memalukan dan membuat saya kecewa. Namun saya juga bersyukur dengan kejadian kemarin, karena terungkap praktik kotor di bawah dan ini harus dijadikan pembelajaran semuanya,” ungkap Tanto saat ditemui di Pendopo Pandeglang, Kamis (27/07/2017) sore.
Dirinya menginstruksikan bawahannya untuk lebih meningkatkan pengawasan. Bahkan, ia akan mencari cara untuk semaksimal mungkin praktik seperti itu bisa terulang.
“Ini apakah sistemnya yang diperbaharui atau SDM-nya diganti. Tentu nanti itu akan difikirkan agar kejadian itu tidak terulang,” ujarnya.
Bahkan ia juga mewacanakan untuk melakukan studi banding ke Kota Tangsel yang sudah memiliki sistem pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi.
“Nanti bisa saja kita ajak mereka (pegawai Disdukcapil, red) untuk studi banding ke Tangsel. Tidak perlu jauh-jauhlah studi bandingnya, yang penting hasilnya,” ucap politisi Golkar ini.
Ditemui terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta memastikan, segera memberikan pembinaan dan menjatuhkan sanksi kepada oknum pegawai yang terkena OTT.
Namun, sanksi dijatuhkan setelah menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polda Banten.
“Jelas ini harus ditindaklanjuti untuk pembelajaran bagi semua pegawai. Sanksinya seperti apa? Kita tunggu hasil proses hukum, setelah itu kita rapatkan dengan tim,” kata Fahmi.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Dendi
