Oleh: H. Uus M. Husaini, Lc., M.Pd.i.*
TERBITNYA Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau vape kembali menghadirkan persoalan menarik dalam kehidupan keberagamaan masyarakat Indonesia. Bukan semata-mata menyangkut boleh atau tidaknya menggunakan rokok elektrik, tetapi juga bagaimana umat Islam memahami, menerima, dan menyikapi sebuah fatwa keagamaan.
Fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 tersebut menyatakan bahwa penggunaan, produksi, dan perdagangan rokok elektrik hukumnya haram. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan mengenai dampak kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, dalam penjelasannya yang diberitakan MUI Digital pada 9 November 2026, menegaskan bahwa keputusan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari berbagai dampak buruk penggunaan rokok elektrik.
Penjelasan ini memperlihatkan bahwa fatwa tidak selalu berangkat dari persoalan ibadah ritual, tetapi juga dapat merespons perkembangan kehidupan masyarakat, termasuk persoalan kesehatan, teknologi, dan perlindungan sosial.
Namun, di tengah masyarakat yang memiliki keragaman pemahaman keagamaan, setiap fatwa berpotensi melahirkan tanggapan berbeda. Ada yang menerimanya sebagai pedoman yang perlu ditaati, ada yang mempertanyakan dasar pertimbangannya, dan ada pula yang membandingkannya dengan pandangan keagamaan lain.
Perbedaan respons tersebut tidak seharusnya langsung dipandang sebagai persoalan keimanan. Justru di sinilah diperlukan kedewasaan beragama. Apakah menghormati fatwa berarti harus menerimanya tanpa memahami alasan yang melatarbelakanginya? Sebaliknya, apakah mempertanyakan argumentasi sebuah fatwa berarti tidak menghormati ulama?
Pertanyaan tersebut penting direnungkan agar fatwa benar-benar berfungsi sebagai sarana membimbing umat, bukan menjadi sumber pertentangan yang tidak produktif.
Fatwa adalah Hasil Ijtihad, Bukan Wahyu
Dalam tradisi hukum Islam, fatwa merupakan pendapat hukum yang diberikan oleh ulama atau lembaga yang memiliki kompetensi keilmuan untuk menjawab persoalan tertentu berdasarkan Al-Qur’an, hadis, kaidah usul fikih, dan pertimbangan hukum lainnya. Fatwa memiliki kedudukan penting karena tidak semua umat Islam memiliki kemampuan untuk menggali hukum secara langsung dari sumber-sumber ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 43: “Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”
Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya merujuk kepada orang yang berilmu dalam memahami persoalan yang belum kita pahami. Namun, satu hal mendasar perlu dipahami Adalah bahwa fatwa bukanlah wahyu. Fatwa merupakan hasil ijtihad manusia dalam memahami dan menerapkan ajaran agama terhadap persoalan tertentu. Dengan demikian, menghormati fatwa tidak berarti menempatkannya sebagai sesuatu yang tidak mungkin dikaji, dijelaskan, atau didiskusikan.
Para ulama sendiri memiliki tradisi panjang dalam perbedaan pendapat. Keragaman pandangan dalam persoalan fikih merupakan bagian dari dinamika intelektual Islam, selama dibangun di atas argumentasi dan metode keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, umat perlu membedakan antara menghormati otoritas keilmuan dan menganggap setiap hasil ijtihad sebagai kebenaran yang mutlak.
Fatwa Vape dan Tanggung Jawab Melindungi Masyarakat
Fatwa MUI tentang vape memberikan contoh bagaimana persoalan kontemporer dapat dikaji melalui pendekatan hukum Islam. Dalam penjelasannya, Asrorun Ni’am mengemukakan bahwa penggunaan rokok elektrik membawa risiko kesehatan dan sosial. Salah satu pertimbangan yang digunakan adalah prinsip sadd al-dzari’ah, yaitu upaya menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan atau kemudaratan.
Prinsip tersebut relevan dengan orientasi hukum Islam yang tidak hanya mengatur tindakan manusia, tetapi juga mempertimbangkan akibat yang dapat ditimbulkannya.
Dalam kerangka maqashid al-syariah, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) merupakan salah satu tujuan pokok syariat. Oleh sebab itu, persoalan kesehatan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan tanggung jawab keagamaan. Penetapan fatwa yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat tentu memiliki landasan moral yang patut diperhatikan.
Namun, agar fatwa dapat dipahami secara utuh, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana kesimpulan hukum tersebut dirumuskan. Bagaimana data kesehatan digunakan? Bagaimana risiko penggunaan produk dinilai? Bagaimana hubungan antara dampak kesehatan, pertimbangan kemaslahatan, dan penetapan hukum dibangun?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk melemahkan fatwa, melainkan untuk membantu masyarakat memahami proses keilmuan yang melatarbelakanginya. Terlebih lagi, persoalan vape tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut pengetahuan medis, perilaku masyarakat, ketergantungan nikotin, perkembangan teknologi, dan kebijakan kesehatan publik. Artinya, pembahasan hukum atas persoalan tersebut membutuhkan dialog antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang relevan.
Ketika fatwa dibangun melalui kajian yang mendalam, menjelaskan argumentasinya kepada pendidikan merupakan bagian penting dari pendidikan keagamaan.
Menghormati Fatwa, Memahami Argumentasinya
Pernyataan Asrorun Ni’am mengenai fatwa vape perlu ditempatkan dalam konteks tanggung jawab seorang ulama yang menjalankan fungsi pemberian panduan hukum kepada umat.
Sebelum penetapan fatwa, Komisi Fatwa MUI menyelenggarakan pembahasan bersama berbagai pihak untuk menghimpun informasi mengenai dampak dan persoalan yang berkaitan dengan rokok elektrik. Asrorun Ni’am juga menekankan pentingnya pembahasan fatwa yang tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan perlunya memperoleh gambaran persoalan secara menyeluruh.
Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya keterhubungan antara pengetahuan keagamaan dan fakta empiris dalam proses ijtihad kontemporer. Hal ini patut diapresiasi karena persoalan masyarakat modern semakin kompleks dan tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pembacaan tekstual terhadap sumber-sumber agama. Namun, penghormatan kepada ulama tidak seharusnya berhenti pada penerimaan terhadap kesimpulan hukumnya.
Masyarakat juga perlu didorong untuk memahami argumentasi yang digunakan, sehingga ketaatan keagamaan tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar tekanan sosial. Dalam konteks ini, pernyataan seorang ulama perlu dibaca sebagai penjelasan keilmuan yang memiliki alasan dan tujuan, bukan sekadar pernyataan otoritas yang menutup ruang dialog. Sebab, kewibawaan ulama tidak hanya dibangun melalui kedudukannya, tetapi juga melalui kekuatan argumentasi, integritas, dan kemampuannya memberikan penjelasan yang mencerahkan.
Jangan Menjadikan Fatwa sebagai Alat Menghakimi
Persoalan yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat menggunakan fatwa dalam kehidupan sosial. Ketika MUI menetapkan hukum haram terhadap penggunaan vape, umat Islam perlu memahami bahwa fatwa tersebut merupakan panduan hukum keagamaan yang memiliki argumentasi dan tujuan tertentu. Namun, fatwa tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk merendahkan martabat orang yang masih menggunakan vape, mencela mereka secara terbuka, atau secara otomatis meragukan kualitas keimanannya.
Dalam Islam, mengingatkan orang lain terhadap sesuatu yang dinilai salah harus dilakukan dengan cara yang bijaksana. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 125: “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik.”
Ayat ini memberikan landasan bahwa penyampaian ajaran agama memerlukan kebijaksanaan, bukan sekadar ketegasan menyampaikan ketentuan hukum.
Dalam konteks penggunaan vape, pendekatan edukatif menjadi sangat penting. Seseorang yang telah mengalami ketergantungan nikotin tidak selalu dapat menghentikan kebiasaannya hanya karena mendengar pernyataan haram. Diperlukan pemahaman, pendampingan, dukungan keluarga, dan bila diperlukan bantuan profesional untuk mengatasi ketergantungan tersebut.
Dengan demikian, keberhasilan sebuah fatwa tidak cukup dinilai dari seberapa luas keputusan tersebut disebarluaskan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami pesan moralnya dan memperoleh dukungan untuk mengubah perilaku.
Fatwa seharusnya menjadi sarana pendidikan dan perlindungan, bukan alat untuk mempermalukan orang lain.
Fatwa Tidak Otomatis Menjadi Hukum Negara
Dalam konteks Indonesia, penting pula membedakan kedudukan fatwa keagamaan dengan peraturan perundang-undangan. Fatwa MUI mengenai vape merupakan keputusan hukum keagamaan. Namun, penetapan haram dalam fatwa tidak secara otomatis menjadikan penggunaan atau perdagangan vape sebagai tindak pidana menurut hukum negara.
Pelarangan melalui mekanisme hukum negara membutuhkan dasar peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia.
Pembedaan ini penting karena persoalan keagamaan dan kebijakan publik memiliki ruang kewenangan yang berbeda, meskipun keduanya dapat saling memengaruhi.
Apabila sebuah fatwa menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan negara, pemerintah tetap perlu melakukan kajian mengenai dampak kesehatan, sosial, ekonomi, serta efektivitas pengaturan yang akan diterapkan.
Dengan demikian, fatwa dapat berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik tanpa harus menghilangkan kebutuhan terhadap proses legislasi dan pertanggungjawaban pemerintahan.
Kedewasaan Beragama dalam Menyikapi Fatwa
Terbitnya fatwa MUI tentang vape seharusnya menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk memperkuat pendidikan keagamaan, bukan sekadar memperpanjang perdebatan tentang halal dan haram.
Umat perlu menghormati ulama karena ilmu dan tanggung jawab yang mereka emban. Namun, penghormatan tersebut seharusnya disertai keinginan memahami argumentasi, konteks, dan tujuan fatwa. Sebaliknya, mereka yang memiliki pandangan berbeda perlu menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, berdasarkan pengetahuan dan adab, bukan dengan merendahkan lembaga atau pribadi ulama.
Perbedaan pandangan yang disampaikan melalui argumentasi ilmiah tidak semestinya diperlakukan sebagai ancaman terhadap kehidupan beragama. Justru di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan kompleksitas persoalan masyarakat, dibutuhkan tradisi keagamaan yang mampu mempertemukan keteguhan prinsip dengan keterbukaan intelektual.
Fatwa vape memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki perhatian terhadap perlindungan manusia dari bahaya. Pada saat yang sama, perdebatan mengenai fatwa tersebut mengingatkan pentingnya literasi keagamaan yang memungkinkan umat memahami keputusan hukum secara lebih mendalam.
Kita membutuhkan umat yang tidak mudah menolak fatwa hanya karena bertentangan dengan kebiasaannya. Namun, kita juga membutuhkan umat yang tidak menjadikan fatwa sebagai pembenaran untuk menghakimi mereka yang berbeda pandangan. Sebab, menghormati ulama tidak berarti menghentikan proses berpikir, sebagaimana berpikir kritis tidak berarti kehilangan penghormatan kepada ulama.
Pada akhirnya, persoalan terpenting dari terbitnya sebuah fatwa bukan hanya bagaimana masyarakat merespons keputusan hukumnya, tetapi juga bagaimana fatwa tersebut mampu membangun kesadaran, menumbuhkan tanggung jawab, dan menghadirkan kemaslahatan.
Fatwa perlu dihormati karena merupakan hasil ijtihad keilmuan, dipahami karena memiliki argumentasi, dan disikapi dengan bijaksana karena bertujuan membimbing kehidupan umat. Karena itu, ketika muncul fatwa yang menimbulkan perbedaan pandangan, umat Islam semestinya tidak terburu-buru saling menyalahkan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita telah memahami dasar hukumnya, tujuan yang hendak diwujudkan, dan bagaimana menerapkannya dengan tetap menjaga akhlak serta penghormatan terhadap sesama.
Kedewasaan beragama bukan diukur dari seberapa keras seseorang meneriakkan halal atau haram, melainkan dari seberapa jauh ia mampu memahami dasar hukumnya, menghargai ilmu, dan mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku yang bertanggung jawab. Sebab, fatwa seharusnya membimbing umat menuju pemahaman dan kemaslahatan, bukan menggiring umat menuju permusuhan.*
*Penulis adalah Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Serang Raya























