Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang terus memperkuat komitmen dalam memberikan kepastian hukum atas aset tanah milik pemerintah melalui percepatan program sertipikasi Barang Milik Negara (BMN).
“Komitmen tersebut diwujudkan melalui sinergi dan koordinasi bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang dalam rangka mendukung penataan administrasi serta pengamanan aset negara berupa tanah,” kata Kakan ATR/BPN Pandeglang, Fahmi, Selasa (17/11/2026).
Menurut Fahmi, salah satu objek tanah yang menjadi bagian dari pelaksanaan program sertipikasi BMN Tahun Anggaran 2026 berada di Desa Dahu, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, dengan luas tanah 535 m².
“Tanah tersebut merupakan aset milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang direncanakan untuk diproses sertipikasi hak atas tanahnya melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang,” terangnya.
Ia mengaku, jika pelaksanaan sertipikasi BMN merupakan langkah strategis pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset negara sekaligus memastikan bahwa tanah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah memiliki legalitas yang jelas.
“Melalui penerbitan sertipikat hak atas tanah, aset negara diharapkan dapat terlindungi dari potensi sengketa, penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, maupun permasalahan administrasi pertanahan di kemudian hari,” ungkap Fahmi.
Fahmi mengatakan, bahwa dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang senantiasa mengedepankan koordinasi dengan satuan kerja pemegang aset guna memastikan kelengkapan dokumen administrasi dan data fisik bidang tanah.
“Proses tersebut meliputi penelitian dokumen, verifikasi data yuridis, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, hingga tahapan penerbitan sertipikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.
Ditambahkannya, sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran program sertipikasi BMN.
“Kolaborasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset pemerintah, khususnya tanah yang dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan keagamaan dan pendidikan di wilayah Kabupaten Pandeglang,” ujar Fahmi.
Fahmi menyebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang memandang bahwa pengamanan aset negara melalui sertipikasi tanah bukan hanya sebatas pemenuhan aspek legalitas, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan negara.
“Dengan adanya kepastian hukum, aset tanah pemerintah dapat dikelola secara lebih tertib, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penyelenggaraan pelayanan publik,” tutupnya.
Program percepatan sertipikasi BMN Tahun Anggaran 2026 ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan aset negara yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dukungan aktif dari seluruh satuan kerja pemegang aset sangat diperlukan, terutama dalam penyediaan dokumen kepemilikan, data penguasaan tanah, serta informasi pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses sertipikasi.
Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah serta mendukung pengamanan aset negara.























