PANDEGLANG, TUNTASMEDIA.COM – Rencana relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan. Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Pandeglang mendesak pemerintah mengevaluasi rencana tersebut dan memprioritaskan penguatan mitigasi bencana serta perlindungan habitat alami satwa langka itu.
Wakil Ketua PD Muhammadiyah Pandeglang, Mufrod Thama, menilai bahwa jika ancaman bencana alam menjadi alasan utama relokasi, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memperkuat sistem mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, dan perlindungan kawasan konservasi Ujung Kulon.
Menurut Mufrod, ancaman bencana tidak semestinya dijawab dengan menjadikan pemindahan satwa sebagai solusi utama. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif, terukur, serta mempertimbangkan keselamatan manusia dan kelestarian ekosistem secara bersamaan.
“Kalau memang pemerintah mengkhawatirkan potensi bencana di kawasan Ujung Kulon, mengapa yang lebih dahulu dibicarakan justru pemindahan badaknya? Bukankah yang harus diperkuat adalah mitigasi bencana, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, dan perlindungan seluruh kawasan?” ujar Mufrod.
Ia menegaskan, penguatan mitigasi bencana harus dilakukan melalui sejumlah langkah konkret, mulai dari pemetaan risiko, peningkatan sistem pemantauan, penyediaan jalur evakuasi, edukasi masyarakat, hingga kesiapan infrastruktur kebencanaan.
Mufrod mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada kebijakan yang dinilai hanya menyasar persoalan satwa, sementara aspek keselamatan masyarakat dan perlindungan ekosistem belum mendapatkan perhatian yang memadai.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan bagaimana memindahkan badak, tetapi justru kurang serius membicarakan bagaimana melindungi masyarakat dan menjaga ekosistem Ujung Kulon dari berbagai ancaman bencana,” tegasnya.
Pertanyakan Kajian Ilmiah Relokasi
Selain menyoroti mitigasi bencana, Mufrod juga mempertanyakan sejauh mana rencana relokasi Badak Jawa telah melalui kajian ilmiah yang menyeluruh dan transparan. Ia menilai, pemindahan satwa dengan status konservasi sangat tinggi tersebut tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan teknis semata.
Badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka di dunia. Taman Nasional Ujung Kulon selama ini menjadi habitat alami terakhir bagi spesies tersebut. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan keberlangsungan populasinya harus mempertimbangkan aspek habitat, perilaku satwa, keseimbangan ekosistem, serta risiko terhadap kelangsungan hidupnya.
“Badak Jawa bukan benda yang bisa dipindahkan begitu saja. Ada habitat, perilaku, keseimbangan ekosistem, dan keberlangsungan populasinya yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai niat menyelamatkan justru menghadirkan persoalan baru bagi kelestarian satwa itu sendiri,” katanya.
Mufrod juga menekankan bahwa upaya konservasi Badak Jawa tidak dapat dipisahkan dari perlindungan kawasan hutan Ujung Kulon. Menurutnya, pengawasan terhadap perburuan liar, perambahan hutan, kebakaran, dan berbagai aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem harus terus diperkuat.
Ia berpandangan bahwa penyelamatan satwa langka semestinya dilakukan dengan memastikan habitat alaminya tetap terjaga.
“Kalau kita sepakat ingin menyelamatkan Badak Jawa, maka selamatkan pula rumahnya. Jangan hanya berbicara tentang memindahkan satwanya, sementara persoalan perlindungan habitat harus terus diperkuat,” lanjutnya.
Masyarakat Pandeglang Harus Dilibatkan
PD Muhammadiyah Pandeglang juga meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat setempat, organisasi lingkungan, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masa depan Taman Nasional Ujung Kulon.
Mufrod menilai, kebijakan yang menyangkut keberlangsungan satwa langka dan kawasan konservasi tidak boleh hanya ditentukan melalui pendekatan dari atas. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan tersebut, menurutnya, memiliki hak untuk mengetahui, menyampaikan pandangan, serta ikut mengawal proses pengambilan kebijakan.
“Ujung Kulon bukan hanya kawasan konservasi yang tercatat dalam peta pemerintah. Ujung Kulon adalah kekayaan alam yang memiliki nilai ekologis, sejarah, dan kebanggaan bagi masyarakat Pandeglang. Karena itu, masa depannya tidak boleh ditentukan tanpa mendengar suara masyarakat setempat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menempatkan mitigasi bencana, perlindungan habitat, dan konservasi sebagai satu kesatuan kebijakan. Ketiganya tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan dirancang untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus keberlanjutan ekosistem.
Mufrod menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan keseriusan melalui langkah nyata dalam menjaga kawasan Ujung Kulon. Menurutnya, rencana relokasi jangan sampai mengalihkan perhatian dari upaya mendasar yang selama ini dibutuhkan, yakni menjaga hutan dan membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
“Kami ingin pemerintah hadir dengan solusi yang menyeluruh. Lindungi masyarakatnya, perkuat mitigasi bencananya, jaga hutannya, dan biarkan Badak Jawa tetap menjadi bagian dari ekosistem alaminya selama kajian ilmiah tidak menunjukkan bahwa relokasi merupakan pilihan yang benar-benar diperlukan,” tegas Mufrod.
Sikap PD Muhammadiyah Pandeglang tersebut menambah panjang sorotan publik terhadap rencana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon. Perdebatan ini tidak hanya menyangkut pemindahan satwa langka, tetapi juga menyentuh persoalan perlindungan habitat, mitigasi bencana, keterlibatan masyarakat, dan arah kebijakan konservasi pemerintah.
Mufrod menegaskan, penyelamatan alam harus dilakukan melalui pendekatan yang tepat dan menyeluruh. Menurutnya, ancaman bencana di kawasan Ujung Kulon harus dihadapi dengan mitigasi yang serius, bukan semata-mata dengan memindahkan satwa langka dari habitat alaminya.(*)
Redaktur: Rizal Fauzi























