BUPATI Pandeglang, Irna Narulita geram karena belum seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki website. Padahal untuk menunjang program Kota Pintar atau Smart City, seluruh OPD diwajibkan memiliki website yang mengelola informasi, data, program kerja, kegiatan dan lainnya yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Data yang terpampang di layar Ruang Pint@r di Setda Pandeglang, baru 18 OPD yang memiliki website dan 15 OPD lainnya hingga saat ini belum memiliki website.
“Masalah ini (website, red) lebih kepada leadership-nya. Sebetulnya tinggal perintah saja maka bisa berjalan, tetapi tetap dikawal. Sekdis sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, red) Pembantu, sejatinya harus berjalan,” tegas Irna Bupati Irna saat melakukan inspeksi mendadak ke Ruang Pint@r, Senin (08/01/2018) pagi.
Ia menilai, meski sebagian OPD sudah mengaktifkan akun media sosialnya untuk berinteraksi dan menyampaikan informasi, namun keberadaan situs resmi memiliki peran yang penting.
“Ada memang OPD yang masih memandang website sebagai media yang tidak begitu penting, merasa tidak ada keuntungan. Padahal website adalah salah satu media yang murah meriah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” terang mantan anggota DPR RI ini.
Dirinya menekankan, kepada Kepala OPD untuk mengubah pola pikir terkait kepemilikan website. Irna meyakini, dengan menerapkan sistem transparan melalui website, maka capaian kinerja mereka akan terlihat.
“Ibu (Irna menyebut dirinya, red) memberi kesempatan kepada OPD yang belum mengaktifkan website, segera menjalankan amanat tersebut sebelum proses pekerjaan pembangunan dimulai,” pesannya.
Kepala Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statistik (Diskomsantik) Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin menjelaskan, dari 18 OPD yang telah mengaktifkan website, namun tidak semuanya dikelola dengan baik.
Karena dari pendataan terakhir, ada sejumlah OPD yang melakukan pembaharuan terakhir pada 2016 lalu.
“Bappeda update terakhir tahun 2016, Dinas Perpustakaan tahun 2016, domain belum diganti. Dishub juga terakhir 2016, bahkan domainnya masih menggunakan Dishubkominfo. Malah Dindikbud masih menggunakan blogspot, yang notabene domain gratisan,” jelas Yahya.
Ia mengaku, sudah menekankan semua OPD supaya keberadaan website menjadi kebutuhan, sebagai salah satu media untuk menginformasikan data kepada masyarakat.
Kendati demikian, beberapa OPD saat ini tengah membangun diharapakan pada akhir April semuanya sudah memiliki website resmi.
“Pelayanan informasi sudah berjalan, tetapi yang lebih mudah memang menggunakan website. Ini saya tekankan supaya menjadi kebutuhan OPD bahwa website menjadi salah satu media untuk menginformasikan kepada masyarakat perihal data,” katanya.
Pihaknya akan menerjunkan tim publikasi untuk membantu OPD dalam membangun website. Karena salah satu persoalan lambatnya OPD mengaktifkan situs resminya, karena tidak adanya SDM pengelola website.
“Bupati memberikan deadline bulan April. Sehingga pada peringatan hari jadi Pandeglang, semua website sudah siap, data sudah ter-upload dari masing-masing OPD. Jadiwebsite ini harus dimanfaatkan untuk menginformasilan database yang dikekola agar bisa diakses masyarakat,” tukasnya.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Dendi
