AKADEMISI Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta Selatan, Muhadam Labolo berpendapat soal berkurangnya dana transfer untuk Kabupaten Pandeglang serta tidak lagi KEK Tanjunglesung sebagai prioritas pengembangan tahun depan oleh pemerintah pusat.
Ia mengatakan, pengurangan alokasi anggaran pada berbagai sektor dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan itu sendri.
“Dampak lebih jauh adalah mengendornya semangat otonomi daerah dan otonomi desa yang justru menjadi titik harapan bagi upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat,” ungkap Muhadam melalui WhatsApp, Rabu (29/11/2017) malam.
Lebih lanjut dosen yang mengajar mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan pada program pasca sarjana ini mengatakan, dampak kebijakan itu simpulnya pada level pemerintah daerah dapat mengganggu efektivitas otonomi daerah. Kemudian pada level desa dapat mengganggu gagasan ‘membangun desa’ sebagaimana jargon pemerintah selama ini yang mencoba mendorong gagasan bottom up tentang “Desa Membangun”.
Kemudian menyoal tidak lagi dimasukannya KEK Tanjunglesung pada prioritas pengembangan tahun depan, ia menyebut, hal itu bisa dimaknai bahwa pendekatan yang bersifat afirmasi dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi pada KEK Tanjunglesung boleh jadi analisis kebijakannya belum memadai.
“Dalam arti belum dapat memperlihatkan kepastian dampaknya baik internal maupun eksternal,” sambungnya.
Dengan demikian upaya merangsang pertumbuhan ekonomi pada KEK Tanjunglesung masih tetap konsisten dengan pola lama, yaitu perlakuan simetrik tanpa afirmasi.
Redaktur : D Sudrajat
Reporter : A Supriadi
