KEMAMPUAN keuangan Kabupaten Pandeglang tahun depan terancam tidak sebaik tahun ini. Sebab, baik pemerintah pusat maupun Pemprov Banten mulai mengurangi jatah dana transfer. Terakhir, Pemprov Banten akan mengurangi bantuan keuangan (bankeu) Rp 35 miliar dari sebelumnya Rp 90 miliar menjadi Rp 55 miliar.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku, sudah berusaha optimal agar Pemprov Banten bisa mengubah jumlah bankeu tahun depan. Ia berharap besaran bankeu tahun depan minimal sama dengan tahun ini atau sekitar Rp 90 miliar.
“Saya sudah coba sampaikan agar kami mendapat prioritas. Karena untuk mengangkat Pandeglang lepas dari status tertinggal butuh formula khusus,” ujar Bupati Irna, Rabu (29/11/2017).
Bahkan ia sudah menyampaikan berbagai alasan agar Pemprov Banten mempertimbangkan kembali dalam mengucurkan anggaran bantuan bagi Kabupaten Pandeglang. Namun pada akhirnya hal itu tidak cukup kuat untuk mengubah kebijakan pemerintahan Wahidin Halim-Andika Hazrumy.
“Kemarin saya dengar masih bisa berubah. Tetapi kalau dipastikan Rp 55 miliar oleh gubernur, saya harus tetap apreasiasi. Tetapi mudah-mudahan di APBD berikutnya kami mendapat porsi yang lebih,” tandas politisi Demokrat ini.
Atas kondisi tersebut, ia hanya berharap pada peningkatan sektor pendapatan asli daerah (PAD) dan iklim investasi yang semakin kondusif, sehingga para investor bisa menanamkan modalnya di Pandeglang.
“Salah satunya yang kami kawal kini proyek strategis nasional (PSN), karena investor tidak mau masuk kalau belum diluncurkan,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Rika Kartikasari mengaku, kecewa dengan banyaknya pengurangan dana transfer dan bankeu. Sebab, bagaiamana pun salah satu penunjang APBD Pandeglang adalah dari dana transfer pemerintah pusat.
“Hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk pemerintah daerah agar bekerja lebih keras menambah sumber pendapatan dari sektor lain. Pemerintah daerah bisa memaksimalkan sumber PAD, walau memang nilainya jauh jika dibanding dengan dana transfer dari pusat,” ungkap politisi Gerindra ini.
Dirinya menyarankan, Pemkab Pandeglang untuk melakukan efisiensi anggaran dan pelaksanakan program serta kegiatan yang benar-benar berdasar skala prioritas. Efisiensi anggaran itu seperti menghilangkan honor kegiatan, pemberian tunjangan daerah yang berbasis kinerja serta menekan belanja lainnya yang tidak begitu penting.
“Saya juga kecewa dengan tidak lagi dimasukannya KEK Tanjunglesung sebagai prioritas pembangunan tahun depan oleh pemerintah pusat. KEK Tanjunglesung merupakan salah satu potensi untuk memperkenalkan Kabupaten Pandeglang ke dunia luar, namun jika tidak lagi menjadi prioritas itu sangat mengecewakan,” pungkas Rika.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Dendi
