PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Pandeglang memfokuskan pembangunan infrastruktur yang dapat dijadikan dasar penentuan skala prioritas pembangunan pada 2021.
Hal tersebut disampaikan Bupati Pandeglang, Irna Narulita setelah melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2021, secara virtual di Ruang Pintar Sekertariat Daerah (Setda) Kabupaten Pandeglang, Senin (11/01/2021).
“Musrembang Desa tahun 2021 ini pertama kita fokus dengan insfrastruktur dasar dari uang APBDes mereka,” kata Irna.
Meskipun saat ini kondisi sangat tidak mumpuni, akan tetapi Irna menekankan kepada kepala desa untuk terus melakukan inovasi untuk memfungsikan BUMDes, sehingga BUMDes bisa memberikan kontribusi untuk APBDes.
“Kedua yang bisa didorong dari APBDes saya sampaikan walapun pahit kondisi ini tiga tahun minimal seperti jadi harus bersiasat strategis untuk memfungsikan BUMDes,” terangnya.
Ia juga menuturkan, APBDes tersebut untuk anggaran padat karya tunai, sehingga uang sebesar Rp 800 juta itu tidak boleh keluar dari desa tersebut. Ia meminta agar pihak desa dapat merangkul investor, CSR, BUMN, BUMD, sehingga bisa membantu program desa yang belum akomodir dari APBDes.
“Jadi uang APBDes itu tidak boleh keluar dari desa, ada material di desa itu belanja di situ, rangkul investor ataupun yang lainnya agar dapat membantu program desa,” jelasnya.
Tidak hanya itu, bupati juga meminta kapada desa agar yang diusulkan ke tingkat kabupaten melalui musrenbang kecamatan harus memprioritaskan yang penting. Hal itu karena semua APBD kabupaten/kota minim atau terbatas anggaran. Akan tetapi Irna menyampaikan Pemkab Pandeglang tidak boleh menyerah dan mengeluh, namun harus terus berupaya mencari anggaran dengan cara mendorong pendapatan asli daerah, baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten.
“Tadi saya dengar dari Kementerian Keuangan, defisit Rp 1.000 triliun berarti dampaknya untuk kabupaten/kota se-Indonesia, meski begitu kita tidak menyerah ada aset pemda yang bisa di kerjasama kan dengan swasta. Jadi mana aset pemda yang bisa jadi lahan kerjasama dengan swasta, nanti mereka hitungannya sewa seperti apa, jadi masukan pendapat walapun tidak besar. Tapi kami berupaya ke arah sana, sampai negeri ini kembali pulih,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, mengharapkan Musrembangdes bisa selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang selama lima tahun ke depan.
“Ini merupakan momen yang penting supaya nanti, ke depan RPJMD-nya 2021 sampai 2025 itu sama-sama bareng, jadi tidak ada yang beda dari desa dengan kabupaten,” kata Doni.
Hasil dari musrenbangDes saat ini diakui Doni, masih memprioritaskan terhadap pembangunan infrastruktur. Bahkan, ia berharap pada tahun ini anggaran Dana Desa (DD) yang digelontorkan dari pemerintah pusat tidak terlalu banyak dilakukan pemangkasan.
“Sekarang itu masih infrastruktur yang menjadi faktor utama di prioritaskan. Sekarang kita lihat dana dari pusat. Kita berharap banyak tidak ada refocusing. Ini yang penting-penting harus diutamakan, termasuk dana desa sesuai dengan instruksi dari Kementerian Desa masih harus Bantuan Langsung Tunai (BLT),” pungkasnya.
Redaktur: A Supriadi
Reporter : Andre Sopian
