DITENGAH gemuruh dinamikan politik nasional maupun lokal menjelang Pilkada serentak gelombang tiga, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banten, baru saja mengumumkan hasil seleksi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk delapan kabupaten dan kota se Provinsi Banten.
Panwaslu yang diseleksi menggunakan UU 15 tahun 2011 ini dibentuk untuk mengawasi pemilu legislatif, presiden dan juga Pilkada yang gelar di empat kabupaten kota.
Dilihat dari komposisi ketiga komisoner terpilih di tiap-tiap Kabupaten Kota, pasangan yang sangat ideal dan kombinatif dengan beragam latar belakang disiplin keilmuan.
“Jika dilihat dari hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap enam beasar calon panwaslu dan menjadi tiga besar hasilnya sangat ideal,” ujar Koordinator Jaringan Rakyat untuk Pemilu dan Demokrasi (JRDP) Nana Subana dalam rilis yang dikirim ke redaksi tuntasmedia.com Rabu (02/08/2017).
Nana mengungkapkan mayoritas panwaslu terpilih adalah mereka yang sudah memiliki trackrecord dalam kepengawasan, sehingga mampu mengenyinambungkan pola pengawasan yang sudah di lakukan sebelumnya.
Ditambah masuknya praktisi pemilu dalam lembaga pengawas ini akan menambah amunisi dalam mendesign pengawasan. Sehingga diharapkan mampu menciptakan pemilu yang berintegritas dan pengakuan yang utuh dari publik.
Hal terpenting yang harus diketahui bahwa seleksi pengawas periode ini dilakukan dengan didahului oleh seleksi panwaslu kabupaten kota terlebih dahulu kemudian disusul seleksi Bawaslu Provinsi, hal ini yang akan mengganggu pada koordinasi antar komisoner panwaslu dengan Bawaslu baru pada periode mendatang.
Namun Nana menjamin dengan konsfigurasi Panwaslu seperti ini akan mudah cair, karena tidak ada monopoli kelompok tertentu.
“Basic nya beragam, kemampuan pengalaman menjadi modal utama bagi mereka panwas terpilih sehingga akan mudah dalam berkoordinasi dengan Bawaslu mendatang”, tambah nana.
Dilanjutkan Nana, tantangan terberat yang akan dihadapi pengawas pada tahun pemilu kali ini, selain pemilu yang digelar bersamaan antara pemilu nasional dan pilkada di empat kabupaten kota adalah, bagaimana pengawas mampu menciptakan partisipasi publik dalam pengawasan.
“Peran masyarakat dalam pemilu bukan hanya saja menjalankan hak nya untuk memilih, tetapi bagaimana publik terlibat secara aktif dalam pengawasan sehingga masyarakat sebagai pemilih bisa menjadi pengawas secara mandiri,” ujar Nana.
Redaktur : Rizal
Reporter : Dendi
