PASIEN Klinik Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, buka suara terkait pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis Bidan. Termasuk pemberian obat penyakit dalam yang seringkali diberikan kepadanya untuk dikonsumsi.

Pasien yang sengaja dirahasiakan identitasnya itu menjelaskan bahwa dia telah memanfaatkan fasilitas kesehatan (faskes) tersebut bertahun-tahun lamanya. Dia menuturkan sejak tiga tahun terakhir dirinya dilayani Bidan yang dipanggilnya dokter tersebut.

“Saya enggak tahu kalau selama ini orang yang melayani pemeriksaan dan memberikan obat itu ternyata bidan. Jadi selama ini saya panggil dia, Bu Dokter-Bu Dokter. Sampai belum lama dia ngaku sendiri bahwa dia bidan,” kata Pasien tersebut saat diwawancara via telepon genggam, Senin (01/07/2024).

Kendati demikian, dia pernah bertemu dengan seorang dokter sungguhan di sana sebanyak dua kali pada 2021. Sejak saat itu, tenaga medis tersebut tidak pernah dilihatnya lagi melayani pasien Klinik DPRD Banten. “Cuma dua kali saya lihat dan dilayani oleh dokter. Perempuan, saya lupa namanya. Waktu itu masih era covid, di akhir-akhir mau berakhir,” ujarnya.

Terpisah, dikonfirmasi melalui telepon, Kepala Perwakilan Ombdusman Republik Indonesia (RI) Provinsi Banten, Fadli Afriadi, mendesak agar Pemprov Banten mengambil langkah serius terhadap hal-hal yang tidak sesuai ketentuan dalam aturan perundang-undangan. Apalagi aktivitas Klinik DPRD Banten berhubungan dengan kesehatan seseorang, termasuk anggota dewan itu sendiri.

“Untuk perizinan agar segera diurus dan dilengkapi. Untuk apoteker juga sama. Masa nanti, kasihan sekali anggota dewan kita sampai salah makan obat karena tidak ada apoteker di sana. Baik dokter dan apoteker harus ada. Terlepas dari apakah mereka melayani masyarakat umum atau hanya internal di dewan saja, tetap harus sesuai ketentuan,” kata Fadli.

Dia mengaku baru mengetahui informasi dugaan pelanggaran pada klinik tersebut hari ini. Ia berjanji untuk mendalami persoalan itu. Fadli berujar sebagai pemerintah, Pemprov Banten seharusnya bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat, terutama pengusaha klinik.

“Perizinan harus lengkap. Itu kan indikator bahwa layanan itu valid dan aman. Kalau tidak ada izin bagaimana kemudian indikatornya? Apalagi ini soal kesehatan. Ombudsman RI mendorong Pemprov untuk membenahi masalah ini segera,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Banten, Ismail, mengungkapkan klinik yang berada di bawah naungannya itu tidak memiliki apoteker. “Ya ini kan bulan seperti klinik. Klinik apa ya saya sebut? Klinik. Izin saja belum ada. Bukan tidak ada ya, namun belum. Untuk apoteker tidak ada. Karena stok obat yang ada ya obat-obat pada umumnya. Dokter di sini ada dua. Tapi jarang ke sini,” kata Ismail.

Redaktur: Fauzi

Reporter: Dije

Facebook Comments