Perusahaan Pemenang Lelang Supervisi di Ciliman Diduga Bermasalah

0
130

PT Daya Cipta Dianrancana (DCD), perusahaan pemenang lelang supervisi pengawasan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi DI Ciliman (IPDMIP) pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Umum dan Perumahaan Rakyat (Kemen PUPR) dengan nilai pagu Rp 8,1 miliar yang bersumber dari APBN TA 2020 diduga bermasalah.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun wartawan, sebelum tahap lelang supervisi, sebelumnya terdapat tahap perencanaan yang juga dilakukan oleh PT DCD pada akhir 2018 lalu.

Seharusnya PT DCD yang menjadi konsultan perencana menyelesaikan tugasnya sesuai dengan jadwal supaya pada 2019 proyek konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi DI Ciliman bisa dilaksanakan. Namun karena terjadi keterlambatan perencanaan hingga lebih dari satu tahun oleh PT DCD, akhirnya proses lelang baru dilaksanakan tahun 2020.

Ahmad Ripai, tokoh pemuda Kabupaten Pandeglang menyebut, PT DCD juga sebelumnya pernah masuk dalam daftar hitam atau black list. PT DCD yang beralamat di Jalan Mekarsari No. 103, Babakansari, Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat ini di-black list dengan masa berlaku dari 7 November 2016 hingga 6 November 2018.

Lebih lanjut dia menjelaskan, secara aturan belum ada yang mengatakan bahwa konsultan perencana tidak boleh
menjadi konsultan supervisi atau pengawasan.

Tetapi dari segi etika sangat menjadi perhatian, karena bisa menjadi conflict of interest, kecuali itu merupakan satu kesatuan yaitu paket pekerjan desain dan supervisi. Hal ini nantinya bisa menimbulkan masalah di kemudian hari terutama dalam hal kontrol desain itu sendiri dan dari segi kualitas apa bisa dijamin.

“Harusnya proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Ciliman yang belokasi di Kabupaten Pandeglang ini sudah dimulai dari tahun lalu, namun karena dari awal terjadi keterlambatan perencanaan, maka berdampak pada lelang yang juga ikut terlambat. Apalagi konsultan perencana dan konsultasi pengawas memiliki track record yang kurang baik,” ujar Ahmad Ripai.

Ia meminta, panitia lelang di Kemen PUPR untuk lebih selektif dalam memilih pemenang lelang. Apalagi anggaran proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Ciliman sangat besar dan yang jauh lebih besar tentunya adalah manfaat terhadap masyarakat yang berada di sekitar daerah aliran irigasi tersebut,” terangnya.

Ia meminta, instansi terkait untuk mengevaluasi ulang hasil lelang tersebut. Jangan sampai perusahaan yang memiliki track record kurang baik, masih mendapatkan pekerjaan.

“Tentunya dalam proses lelang terdapat beberapa perusahaan dan panita lelang bisa memilih peserta yang lebih baik dan memiliki track record yang bagus,” pungkasnya.

Melalui sambungan telepon, Kepala SNVT Pelaksana Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian BBWSC3, Daniel mengatakan, pelaksanaan supervisi belum berjalan, karena memang pekerjaan fisiknya juga berjalan. Dirinya juga tidak mengetahui perihal PT Daya Cipta Dianrancana yang pernah masuk daftar hitam. Menurut dia, yang lebih mengetahui perusahaan tersebut masuk daftar hitam atau tidak adalah di Pokja ULP.

“Mungkin black list-nya sudah (selesai, red). Tidak mungkin dia bisa ikut lelang, kalau masih black list,” ujar Daniel saat dihubungi wartawan, Jumat (11/09/2020).

Kata dia, proses lelang supervisi pengawasan konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi DI Ciliman (IPDMIP) tidak bermasalah, apalagi tidak ada perusahaan yang menyanggah.

“Untuk kontrak belum tahu, karena fisiknya juga kan baru lelang. Pelaksanaan rencananya tahun ini sampai tahun 2022 dan uangnya juga belum ada,” tukasnya.

Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Ari

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here