PERKUMPULAN Pemuda Peduli Industri Pembela Negara (PPIPN), menyoroti adanya dugaan pinjam bendera untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perawatan Jalan dan Jembatan (UPTD PJJ) wilayah Serang – Cilegon Dinas PUPR Provinsi Banten. Pasalnya, besar dugaan jika perusahaan tersebut hanya dipinjam oleh sejumlah oknum pejabat di dinas tersebut, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola.
Sekjen DPP PPIPN, Tb. Tisna Adi F mengatakan, pihaknya telah mengantongi beberapa perusahaan yang diduga hanya dipinjam nama atau bendera saja agar dapat memenangkan proyek yang tercantum dalam LPSE Banten.
“Iya ada beberapa perusahaan yang diduga menjadi pelaksana kegiatan, tapi pada faktanya tidak dilakukan pihak pengusaha. Istilah biasanya disebut pinjam bendera,” ujarnya, Rabu (20/03/2024).
Termasuk untuk pengadaan bahan material, lanjut Tisna. Pihaknya menduga jika hal itu pun diatur oleh pejabat di lingkungan tersebut.
“Baik pengadaan material maupun pelaksanaan perawatan jalan dan jembatan, diatur oknum pejabat di lingkungan itu (red-PUPR),” ungkapnya.
Untuk itu Tisna mengaku pihaknya akan segera melayangkan surat somasi dan klarifikasi kepada Dinas PUPR Banten untuk meminta jawaban atas dugaan tersebut. Jika benar praduga itu, maka pihaknya akan langsung melaporkan persoalan yang terjadi kepada aparat penegak hukum.
“Kita coba kirim surat dulu. Kalau tidak dijawab, berarti kuat dugaan itu benar terjadi. Dan jika dijawab, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Yang pasti, kota akan laporkan temuan ini kepada Aparat Penegak Hukum,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perawatan Jalan dan Jembatan (UPTD PJJ) wilayah Serang – Cilegon Dinas PUPR Provinsi Banten Tjetjep Hendrawan, bungkam ketika dimintai keterangan terkait penggunaan anggaran perawatan jalan dan jembatan di wilayahnya, termasuk jalan Palima-Pasar Teuneung, bahkan terkesan berlindung dibalik salah satu organisasi kewartawanan atas pertanyaan yang dilontarkan para awak media. Hal tersebut menguatkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaannya.
Kepala UPT PJJ Wilayah Seragon, Tjetjep Hendrawan, ketika pihak media tuntasmedia.com dan siber.news berusaha meminta keterangan atas dugaan tersebut, bukan memberikan jawaban, justru mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terlebih dahulu.
“Kemaren tuntas media kan, kami lihat pandeglang. Maaf pak kalau yang baru-baru (red-media), saya berkoordinasi dengan PWI dulu,” katanya.
Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Fery
