Sejumlah Anggota DPRD Pandeglang Meninggalkan Rapat Paripurna

0
36

SEJUMLAH anggota dewan meninggalkan rapat paripurna yang membahas delapan agenda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pandeglang, Rabu (26/6/2024) siang.

Rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB, baru dimulai pada pukul 14.42 WIB karena harus menunggu kuorum 2/3 dari jumlah anggota atau sebanyak 32 anggota dari total 49 anggota.

Mengetahui jumlah anggota yang hadir sudah memenuhi kuorum yakni 36 anggota, Ketua DPRD Pandeglang, Tb. Udi Juhdi kemudian membuka rapat paripurna sambil membacakan daftar hadir yang disajikan oleh Sekretariat DPRD.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna Rabu 26 Juni 2024 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Udi, sambil mengetuk tiga kali palu sidang.

Namun, beberapa saat rapat paripurna berlangsung beberapa anggota dewan mulai meninggalkan ruang rapat paripurna hingga saat Sekretaris DPRD, Suedi membacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Bersama Enam Raperda, anggota dewan yang masih mengikuti rapat berjumlah 28 anggota atau kurang 4 anggota dari syarat kuorum 2/3.

Ari Supriadi, Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STISIP Banten Raya mengatakan, rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan seperti persetujuan Raperda dalam aturan syarat kuorumnya dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota dewan. Jumlah anggota DPRD Pandeglang 49 orang, jadi kuorum minimal 32 orang.

“Rapat paripurna dinyatakan kuorum itu bukan hanya saat rapat dibuka, namun harus kuorum sepanjang rapat. Artinya saat pimpinan rapat mengetuk palu pembukaan hingga mengetuk palu penutupan rapat, secara de facto jumlah anggota dewan yang hadir statusnya harus kuorum. Tidak boleh hanya saat pembukaan kuorum, tapi saat pelaksanaan tidak kuorum,” tegasnya.

Menurut Ari, Jika dilihat dari syarat formil pembentukan regulasi, maka pembahasan enam Raperda ini cacat syarat formil dan harus diulang.

“Anggota Dewan harusnya tertib dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya sekadar seremonial. Jangan sampai ada anggapan karena rapat paripurna tidak ada uang duduk, maka motivasi anggota dewan untuk hadir menjadi rendah. Sedangkan kunker selalu hadir ,karena ada uang harian, BBM dan biaya penginapan yang bisa di-lumpsum,” kata Ari.

“Pasal 134 ayat 1 Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
b. Dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD,” sambungnya.

Redaktur : Fauzi

Facebook Comments