CILEGON – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Nurrotul Uyun, menyoroti pengelolaan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang setiap tahunnya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Agar hal itu tidak selalu menjadi persoalan yang berlarut-larut, Uyun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah guna mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan pemanfaatan yang optimal bagi masyarakat.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah aset yang dinilai belum dikelola dengan baik. “Kita harus memastikan bahwa semua aset milik Pemkot Cilegon tercatat dengan rapi dan dikelola secara profesional. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Uyun menyoroti beberapa temuan yang menunjukkan adanya aset yang belum tercatat secara resmi. “Kami menemukan bahwa masih ada aset yang tidak tercatat dalam inventarisasi Pemkot. Ini bisa menjadi celah terjadinya kebocoran dan pengelolaan yang tidak optimal,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Nurrotul Uyun mengusulkan pembentukan tim khusus untuk melakukan verifikasi dan validasi aset secara menyeluruh. “Kita perlu membentuk tim yang terdiri dari berbagai pihak terkait untuk memastikan semua aset terdata dengan benar dan dikelola dengan baik. Transparansi harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah yang diambil,” tegasnya.
Selain itu, Uyun juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan aset. “Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita bisa menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan. Semua data aset bisa diakses secara real-time dan diawasi oleh berbagai pihak,” jelasnya.
Dalam penutupnya, Nurrotul Uyun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bekerja sama untuk memastikan aset daerah dikelola dengan baik demi kemajuan Kota Cilegon dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (ADV)
