AKADEMISI UNMA Banten, Eko Supriatno angkat bicara terkait foto Kepala Desa Cikiruh Wetan, Kecamatan Cikeusik dan perangkatnya yang membagikan bantuan tas sekolah yang bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2020 bergambarkan Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan Kades Cikiruh Wetan, Lukman Hakim.
Menurut pria yang kerap disapa Eko itu, politisasi DD di tengah krisis tidak akan membawa dampak positif bagi pemerintahan, justru manuver tersebut akan berdampak buruk bagi pengambil kebijakan. Kesan yang muncul jadi kontraproduktif bahwa persepsi publik menjadi menurunkan citra. Pemkab Pandeglang menandakan ketidakpekaan terhadap kondisi publik, kemudian melukai hati publik.
Ia mengingatkan, setiap pejabat publik diberi kepercayaan oleh rakyat, sehingga berkewajiban melayani rakyat tanpa mementingkan citra dirinya sendiri.
“Untuk itu saya menyarankan kepada para pejabat publik untuk menghentikan praktik ini, setop politisasi Dana Desa untuk kepentingan pencitraan,” kata Eko, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (20/07/2020).
Eko menuturkan, mendekati Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung Desember mendatang, fenomena tindakan moral hazard mulai bermunculan. Hal itu terlihat pada branding berbagai paket bantuan yang berasal dari dana pemerintah pusat dan bukan dana pribadi yang bersangkutan.
“Kepala daerah terutama yang berstatus petahana pada kontes Pilkada Serentak 2020 dimohon tidak melakukan moral hazard atau menggadaikan moralnya dengan melakukan kampanye terselubung,” tuturnya.
Kata dia, penunggang gelap pada Dana Desa demi pilkada dinilai tidak tegas. Pemerintah harus menindak tegas yang memanfaatkan DD demi kepentingan politik. Ia mengingatkan, DD khusus bantuan sosial Covid-19 harus steril dari kepentingan politik.
“Saya mendorong pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri untuk bertindak tegas, demikian juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menindak calon petahana yang menunggangi bansos untuk capital politik,” pungkasnya.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian
