Oleh: Dr. Muhadam Labolo
KECEPATAN reproduksi Covid 19 di sebagian negara ibarat berada di etape lintasan maraton. Beberapa mencapai garis finish dan mencoba merelaksasi, sekalipun banyak yang masih tertinggal dan berjuang keras agar tak tumbang karena lelah dan resesi. Amerika dan Cina memperlihatkan kurva menurun, Italia landai, Jepang, dan Korea dinamis, Taiwan dan Vietnam zero, Indonesia relatif menanjak (akhir April 2020).
Di sisi lain jumlah infeksi positif Covid-19 hampir berbanding lurus dengan tingkat pengangguran sebagai ekses lockdown. Di beberapa wilayah angka yang pulih seperti bergandengan dengan tumbuhnya gejala penyakit sosial, kriminalitas. Residivis hasil asimilasi menjadi momok di tengah himpitan Covid-19. Semua masalah itu tentu bukan perkara gampang diatasi, membutuhkan kekuatan, kerelaan, dan sedikit banyak paksaan untuk menerima kebijakan yang tak banyak memberi pilihan kecuali diterima dengan lapang hati. Seumpama pil pahit, ada harapan menyembuhkan sekalipun terasa di awal menyengsarakan.
Ancaman masif Covid-19 memang sulit diterka walau banyak ahli Matematika dan Biologi diminta mengukur dan memproyeksi secara akurat. Beberapa lembaga kredibel mencoba memprediksi akhir dari ancaman Covid-19, tetap saja kita diliputi keraguan. Lingkaran Survei Indonesia (Deny JA, 2020) memprediksi kemungkinan Covid-19 di Indonesia berakhir Juni-Agustus, namun Singapore University of Technology and Design (SUTD) menyebut baru beres sekitar September 2020.
Fluktuasi kurva covid 19 bergantung sejauh mana keketatan kebijakan dipraktikkan oleh setiap negara. Negara yang overconfident melakukan euforia dan relaksasi dapat kembali ke situasi abnormal. Jepang dan Cina misalnya. Relaksasi tentu bukan tanpa alasan, sebab ancaman berikutnya adalah bahaya kelaparan akibat kelamaan stay at home. Kelaparan massal dapat mendorong insting alamiah individu melakukan apa saja agar tetap survive, (Hobbes, 1651). Dalam skala bernegara, bila pemerintah mengambil alih derita kolektif tadi sebagai argumentasi moril atas eksistensi kehadirannya, maka tanggungjawab pemerintah dapat menciptakan kebijakan ekspansif bila gagal membangun kemandirian. Sadar atau tidak imperialisme kini bergerak dalam bentuknya yang paling halus, infiltrasi budaya, dan ekonomi.
Bila negara pun cemas terkunci oleh kebijakannya sendiri, apatah lagi warganya. Harus diakui bahwa dorongan individu berkerumun adalah ciri alamiah mahluk sosial. Dapat dipahami mengapa petugas Satpol PP kesulitan menertibkan kehendak orang berkerumun, termasuk polisi India. Tiga lokasi berkerumun yang sulit dihindari adalah pasar, rumah ibadah, dan lapangan olahraga. Lapar jasmani manusia cenderung ke pasar, dahaga rohani ke rumah ibadah, sisanya menggembirakan diri dengan bersorak di stadion sepak bola. Masalahnya di situ, Covid-19 bergelayutan dan berkembangbiak di tengah kerumunan sosial. Ia seperti menemukan media untuk proses pembelahan. Mengurung diri juga bukan tanpa masalah. Kelaparan dan kekerasan domestik boleh jadi meningkat seperti terjadi di beberapa wilayah India, Malaysia dan Cina. Belum lagi angka kehamilan sebagai beban fertilitas sebagaimana kasus di Tasikmalaya yang mencapai 105 persen (kumparan.com).
Sejarawan Peter Carey (2020), pada satu kesempatan mengingatkan kita, bahwa ancaman pasca-epidemi dan kelaparan adalah konflik sosial. Konflik memperebutkan sumber daya pada skala makro disebut perang. Bila pelajaran geopolitik klasik memberi kita informasi bahwa krisis pangan disebabkan oleh perubahan cuaca (climate change) yang mendorong migrasi dan kompetisi terhadap sumber daya, maka krisis yang sama dapat terjadi karena resesi ekonomi akibat berhentinya alat produksi, distribusi dan konsumsi. Bila negara kehilangan kemandirian dan terus-menerus bergantung, pada titik tertentu bukan mustahil negara dapat sampai pada situasi semacam itu. Di sinilah pemimpin dan kekuasannya diuji. Setidaknya diuji untuk mengontrol ketersediaan dan kelangkaan produksi, distribusi, dan konsumsi.
Dalam perspektif kybernologi, kelangkaan produksi jika dibiarkan dapat menciptakan seleksi alam, struggle for life, survival of the fittest, konflik dan ketidakadilan. Kekuasaan diperlukan untuk menjaga sumber produksi agar tetap berjalan stabil. Tanpa kekuasaan, tidak saja produksi, jalur distribusi dan konsumsi dapat terganggu. Kekuasaan memastikan ketiganya benar-benar menetes ke penikmat paling membutuhkan nun jauh di udik. Tugas subkultur kekuasaan di setiap strata memastikan semua itu berjalan normal, bukan membuat panggung masing-masing, apalagi bermaksud memperpanjang ruas kekuasaan. Polemik Bupati Boltim dan Lumajang patut dihindari sekalipun tujuannya baik, sebab bila gajah versus gajah bertikai, risiko pelanduk mati terinjak.
Kekuasaan juga mesti dikontrol. Tanpa peluit di tengah ketakutan epidemi akan menimbulkan detournement de pouvoir, abuse de troit, korupsi, kolusi, nepotisme, penindasan, dan kebohongan publik. Kasus surat negara salah landing ke kantor camat adalah sedikit contoh, selain Kartu Prakerja yang mengandung rasa penasaran. Hilangnya kontrol sosial akhirnya menciptakan apa yang kita cemaskan, civil disobedience, civil distrust, anarchi, terrorism, perang saudara, dan revolusi. Inilah dampak lanjutan dari krisis pascapandemik bila pengendali kekuasaan, modal dan civil socety benar-benar tuna kontrol.
Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
