Bawaslu Pandeglang Ajak Insan Pers Untuk Menangkal Berita Hoax Pemilu 2024

0
49

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap tahapan Pemilu 2024. Salah satunya, dengan melibatkan peran serta seluruh awak media atau insan pers dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024.

Sehingga Bawaslu Pandeglang melakukan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) dengan tiga Organisasi Profesi Pers di Pandeglang yakni PWI, IJTI dan SMSI.

Selain melakukan penandatangan nota kesepahaman atau MoU Bawaslu juga menggelar kegiatan publikasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten, dalam rangka menangkal penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan politisasi sara di era digital pada pemilu serentak tahun 2024, yang diselenggarakan disalah satu Hotel di Kabupaten Pandeglang, pada Jum’at (27/10/2023).

Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Febri Setiadi yang diwakili oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Iman Ruhmawan mengatakan, bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap tahapan Pemilu 2024.

“Tujuan dari acara ini, untuk membangun sinergitas antara Bawaslu dengan para awak media. Kemudian, para peserta dapat memahami larangan dan sangsi pemilu, menumbuhkan keberanian masyarakat dalam melaporkan penemuan adanya pelanggaran dalam pemilu,” katanya.

Menurutnya, peran jurnalis sangat dibutuhkan, terlebih terkait pemberitaan yang beredar di masyarakat.

“Oleh karena itu, Bawaslu membutuhkan peran jurnalis sebagai pembanding informasi serta media klarifikasi berita hoax yang menyebar di masyarakat,” ungkap Iman.

Sementara, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Pandeglang yang juga sebagai narasumber dari kegiatan tersebut, Muhaemin menerangkan, bahwa pihaknya mengajak seluruh awak media untuk memberikan berita yang sesuai dengan fakta.

“Kita sebagai wartawan, jangan pernah menyebarkan berita hoax atau bohong yang terjadi selama tahapan pemilu 2024. Karena berita hoax itu, sudah terjadi sejak jaman dahulu,. Untuk itu, mari kita memberikan berita yang sebenarnya atau fakta,” harapnya.

Dirinya menuturkan, jika merujuk dari Pemilu 2019 kemarin, media sosial telah menjadi salah satu sumber yang memicu eskalasi polarisasi di tengah masyarakat.

“Saya meyakini, hal serupa juga bisa terjadi di pemilu 2024 nanti,” ucap Muhaemin.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua Dewan Penasehat PWI Banten yang juga sebagai narasumber, Agus Sandjadirja. Ia menyampaikan, bahwa fungsi pers dalam pemilu tidak sekadar memberi informasi, melainkan mengedukasi.

“Tidak pahamnya masyarakat mengenai persoalan kepemiluan itu, bisa menjadi sebab terpolarisasi nya cara berpikir dan bertindak ketika ada perbedaan. Tugas media dalam hal ini, harus tetap bisa dijaga berita faktanya agar dapat digunakan sebagai pusat rujukan dari masyarakat yang masih memerlukan pemahaman tentang pemilu,” tegasnya.

Sementara, perwakilan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polres Pandeglang, Achmad Saekun ZA menyebut, jika ada beberapa kasus pelanggaran dala pemilu.

“Pertama Black Champaign, dan juga Money Politik. Adapun isu hoax atau berita bohong ditingkat nasional adalah tanggung jawab Mabes Polri, dan untuk isu hoax ditingkat daerah adalah tanggung jawab Kepolisian Daerah,” terangnya.

“Tim Siber akan melakukan patroli untuk mencari informasi, melakukan profiling siapa dan dimana yang menyebarkan berita bohong, serta akan diblokir oleh Mabes Polri,” ujarnya.

Dosen Sosiolog Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prof Sueb Amirudin menegaskan, bahwa berita hoax sering terjadi pada setiap kontestasi pemilu. Hal tersebut, kata Sueb, bisa menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

“Benar kata Ketua SMSI tadi, bahwa berita bohong sering bermunculan di setiap acara-acara Pemilihan Kepala Daerah maupun pada saat Pemilu. Makanya, saya berpesan kepada seluruh awak media di Kabupaten Pandeglang, agar tetap menjaga pemberitaan selalu tetap akurat dan berdasarkan fakta di lapangan agar seluruh masyarakat tidak termakan isu yang bisa memecah belah dan memperkeruh suasana,” singkatnya.

Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Asep

Facebook Comments