BADAN Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang akan memanggil sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa (kades) yang diduga menggiring penerima bantuan sosial untuk memberikan dukungan kepada petahana pada Pilkada Pandeglang 2020.
Kordiv Divisi Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Pandeglang, Fauzi Ilham mengatakan, sudah memetakan beberapa pihak yang diundang untuk dimintai keterangan terkait video dugaan politisasi penyaluran program bansos di Desa Palurahan dan Desa Mandalasari, Kecamatan Kaduhejo. Pihak terkait itu seperti, unsur kepala desa, ASN, termasuk dari Dinas Sosial.
“Kami kemarin sudah melakukan pembicaraan di internal, jadi hari ini sedang merampungkan administrasi kaitan dengan surat-menyurat. Mungkin Selasa atau Rabu akan diundang untuk menyampaikan klarifikasinya,” ucap Fauzi Ilham, Senin (09/03/2020).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Doni Hermawan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap kades yang menggiring penerima bansos untuk mendukung petahana. Bahkan pihaknya sudah memberikan sanksi terhadap kades yang disesuaikan dengan peraturan Bupati terkait larangan Kepala Desa berpolitik praktis. Ia meminta kepada kepala desa terkait agar tidak mengulanginya kembali.
“Kita sudah memanggil kepala desa terkait, salah satunya Kepala Desa Palurahan. Dan kami berikan teguran,” kata Doni, saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan, dari awal dirinya sudah mengimbau kapada para kepala desa untuk tidak ikut serta dalam kegiatan politik, baik pemilhan kepala daerah, maupun yang lainnya.
“Yang pasti kita sebagai penyelenggra negara harus netral, dan harus berpihak ke semua pihak,” pungkasnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Pandeglang, Aap Aptadi mengatakan, PKH adalah program kepudulian pemerintah pusat untuk masyakat miskin di seluruh Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Pandeglang. Dirinya menyayangkan program tersebut diklaim sebagai program daerah.
“Sebentar lagi ada pesta demokrasi, untuk mendukung salah satu kandidat itu tidak bagus. Saya melihat di sini sudah ada unsur pelanggaran, maka dari itu saya sebagai masyarakat pandeglang yang tergabung dalam ormas Pemuda Pancasila mendesak agar Bawaslu mengambil tindakan tegas dengan tidak melihat siapapun yang salah,” tegasnya.
Terpisah, Kabid Kemiskinan Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang, Yunisa menyayangkan program tersebut dipolitisir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena program tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat yang sangat pontesial dan strategis untuk Kabupaten Pandeglang.
“Apalagi Pandeglang adalah Kabupaten yang kategorinya paling banyak masyarakat tidak mampu. Jadi kita menyayangkan apabila bantuan dari pemerintah pusat ini sampai dengan dipolitisir,” ujarnya.
Pihaknya tidak pernah mempolitisir atau membawa politik dalam memberikan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Bahkan ia meyakini tidak ada satu pun dari Dinsos Pandeglang yang berada saat video tersebut dibuat.
“Dari Dinas Sosial saat itu tidak mendampingi, karena memang kami punya aktivitas yang banyak di Dinsos. Tapi saat di Kaduhejo Dinas Sosial sempat hadir tapi bukan di desa yang videonya viral tersebut,” katanya.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian
