Bawaslu Tingkatkan Peran Perempuan Sebagai SDM Pengawas Pemilu 2024

0
68

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang mulai meningkatkan peran serta kaum perempuan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas Pemilu 2024.

Hal tersebut diketahui saat Bawaslu Pandeglang menyelenggarakan sosialisasi dan deklarasi pengawasan partisipatif, dengan tema Perempuan Hebat Siap Awasi Pemilu Serentak Tahun 2024, di Hotel Horison Altama Pandeglang, Rabu (7/9/2022).

Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi mengatakan, saat ini tahapan pemilu 2024, telah memasuki tahapan verifikasi Partai Politik (Parpol). Tentunya, hal ini perlu dilakukan pengawasan baik oleh Bawaslu maupun oleh elemen masyarakat, tak terkecuali organisasi-organisasi yang menaungi para perempuan.

“Tahapan dan pengawasan pemilu saat ini sudah masuk tahapan verifikasi Parpol, dan kedepan masih banyak tahapan-tahapan yang harus diawasi,” kata Ade.

“Kalau hanya mengandalkan kami yang ada di Bawaslu dengan personilnya yang cuma 5 orang, pengawasan tidak akan maksimal. Oleh karena itu pesan – pesan pengawasan yang pada hari ini kami titipkan kepada ibu – ibu harus bisa tersampaikan kepada komunitasnya masing-masing,” sambungnya.

Sebelumnya telah diberitakan, bahwa peran perempuan sebagai SDM pengawas pemilu di Kabupaten Pandeglang terbilang masih minim.

“Sejauh ini peran perempuan dalam sisi penyelenggara atau pengawasan memang masih belum tinggi, masih perlu peningkatan, masih dibawah dari 5 persen,” ucap Koordinator Divisi SDM dan Organisasi pada Bawaslu Pandeglang, Lina Herlina.

Dikatakan Lina, peran perempuan dalam mengawal dan menyelenggarakan pemilu sudah tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang pemilu yang mengatur adanya keterwakilan perempuan 30 persen sebagai penyelenggara pemilu.

“Ini tugas kita bersama untuk bersama-sama kedepan kita akan memotivasi, mengajak masyarakat khususnya kaum perempuan untuk bisa terlibat sebagai penyelenggara atau pengawas,” ungkapnya.

Menurut Lina, saat ini banyak peluang bagi SDM perempuan untuk terlibat dalam penyelenggara pemilu hal tersebut telah dijamin oleh Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

“Untuk terlibat dalam kepemiluan perempuan itu banyak peluang. Ada affirmative action 30 persen dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, jadi gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk masuk kedalam ranah penyelenggara,” tandasnya.

Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Asep

Facebook Comments