DPC Banteng Muda Indonesia (BMI) Kabupaten Pandeglang menyayangkan statment Ketua DPD Gerindra Banten, Desmond Junaidi Mahesa di media yang terus mempermasalahkan tidak diizinkannya helikopter Prabowo Subianto mendarat di Alun-alun Pandeglang dalam agenda kampanye Pilpres 2019, 16 Maret lalu.
Apalagi alasan itu dijadikan dasar untuk membuka front dengan Bupati Pandeglang, Irna Narulita pada perhelatan pilkada 2020.
“Sangat tidak mendasar alasan Gerindra untuk membuka front dengan Irna Narulita pada Pilkada Pandeglang hanya gara-gara tidak diberikan izin mendaratkan helikopter Prabowo saat pilpres lalu di Alun-alun Pandeglang,” ungkap Ketua Bidang Organisasi dan Ideologi DPC BMI Pandeglang, Lukmanul Hakim di Pandeglang, Rabu (09/10/2019).
Ia menyarankan Desmond Mahesa dan Partai Gerindra untuk menjadi lawan politik petahana yang cerdas, tanpa menggiring opini ketidaksukaan terhadap petahana dengan masalah receh.
Pria yang akrab disapa Oleng ini menilai, Irna Narulita tidak bisa memberikan izin helikopter Prabowo untuk mendarat, karena Alun-alun Pandeglang bukan menjadi lokasi kampanye Pilpres 2019.
“Sebenarnya tidak perlu lagi diungkit soal helikopter oleh Gerindra. Kalau mau mari bangun kompetisi Pilkada Pandeglang yang mencerdaskan, bangun gagasan dan program-program yang konstruktif untuk kemaslahatan umat,” ujar dia.
Dikatakan Oleng, sikap Bupati Irna terkait izin perdaratan helikopter tidak hanya berlaku terhadap Prabowo, tetapi juga kepada Joko Widodo. Pada saat masa kampanye, capres 01 tidak menggunakan Alun-alun Pandeglang untuk mendaratkan helikopter dan lebih memilih melalui jalur darat.
Dia berpendapat dalam hal ini Bupati Pandeglang, Irna Narulita hanya mencoba menegakan aturan dan jangan dilihat dari preferensi politik.
“Saya rasa sikap politik Gerindra terkait masalah ini tidak tepat, apalagi kejadiannya sudah lama. Jangan sampai dendam pilpres dibawa sampai ke Pilkada Pandeglang yang tentunya memiliki peta politik berbeda,” pungkas Oleng.
Redaktur : D Sudrajat
Reporter : Ari