Dengan KTP Warga Banten Bisa Berobat Gratis

0
88

KABAR gembira bagi seluruh warga Banten. Kini cukup dengan menunjukkan KTP, seluruh warga Banten bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Tidak perlu prosedur yang berbelit-belit, hanya dengan menggunakan KTP.

“Seluruh warga Banten harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita ingin semua warga mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP Banten dan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim, Selasa (29/01/2019)

Wahidin Halim menyatakan, Provinsi Banten tahun ini siap melaksanakan Universal Health Coverage (UHC), sehingga seluruh penduduk Banten bisa mendapatkan pelayanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP.

Pihaknya langsung memimpin rapat pelaksanaan program berobat gratis dengan KTP bersama Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Ino S Rawita, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Yusuf, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan Deputi Direksi BPJS Wilayah Banten-Kalimantan Barat-Lampung, Fahrurrozi.

Rapat tersebut diselenggarakan di ruang rapat Gubernur di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa (29/01/2019).

Menurut Wahidin Halim, saat ini Pemprov Banten melalui Dinas Kesehatan sedang mempersiapkan data berapa jumlah masyarakat yang belum memiliki BPJS untuk dianggarkan pada pelayanan kesehatan gratis hanya dengan mengunakan KTP.

Karena itu, Wahidin meminta agar masyarakat Banten yang belum memiliki KTP/NIK elektronik untuk segera merekam dan memiliki KTP elektronik, pengurusannya pun tidak sulit yaitu dengan cara mendatangi gerai atau tempat untuk perekaman KTP elektronik di rumah sakit yang melayani pelayanan pengobatan kesehatan dengan mengunakan KTP.

“Intinya, masyarakat yang memiliki KTP Banten yang datang ke rumah sakit untuk berobat akan kita biayai,” ujar Gubernur Wahidin.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, M Yusuf mengatakan, untuk menuju UHC 2019 butuh anggaran sekitar Rp 190 miliar. Rinciannya, sebesar Rp182,2 miliar untuk jumlah total penduduk Provinsi Banten dikurangi penduduk yang sudah memiliki JKN. Sisanya sebesar Rp 7,8 miliar sebagai persiapan untuk bayi baru lahir yang harus didaftarkan langsung menjadi peserta JKN.

Yusuf menjelaskan, apabila sudah mencapai UHC, bagi penduduk yang sudah memiliki KTP/NIK (nomor induk kependudukan) namun tidak memiliki kartu BPJS, pelayanan kependudukan bisa dilakukan di lokasi pelayanan kesehatan. Bagi warga yang sudah memiliki NIK namun tidak memiliki KTP dan Kartu bisa langsung menghubungi gerai BPJS di setiap pelayanan kesehatan. Di gerai itu, akan dilakukan langsung perekaman KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Banten.

“Kami mengimbau penduduk yang belum memiliki NIK/KTP elektronik untuk segera menghubungi pelayanan kependudukan di kecamatan atau kabupaten/kota. Atau, apabila darurat juga bisa segera menghubungi gerai-gerai pelayanan kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten di gerai-gerai BPJS di lokasi pelayanan kesehatan dengan membawa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan setempat,” ujarnya.

Yusuf juga menjelaskan, tujuan UHC adalah sebagai upaya Pemprov Banten melakukan pengobatan gratis untuk masyarakat dengan NIK/KTP yang tidak punya kartu BPJS. Dengan adanya UHC maka surat keterangan tidak mampu untuk tujuan pengobatan di rumah sakit yang dibiayai Pemprov tidak diperlukan lagi. Dan, di sisi lain akan membantu mempercepat perekaman data NIK/KTP yang dilakukan ole Dukcapil. Pasalnya, setiap warga yang datang berobat dengan menunjukkan NIK akan dilakukan langsung perekaman.

“Pemprov Banten akan menyediakan alat rekam KTP di 11 RSUD di Provinsi Banten,” katanya.

Yusuf menegaskan, tahun ini Banten menjadi provinsi ke-6 yang mencapai UHC. Bahkan, melalui strategi yang dilaksanakan di atas, UHC yang dicapai Banten berbeda dengan provinsi-provinsi yang sudah UHC terlebih dahulu.

Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Rizal

Facebook Comments