suasana rapat paripurna Persetujuan Raperda Laporan Pertanggungjawababn APBD 2021. (foto: istimewa)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang, Kamis 14 Juli 2022, di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang.

Dalam rapat paripurna tersebut, dewan juga memberikan sejumlah catatan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2021 dimulai dari piutang macet hingga rendahnya PAD Kabupaten Serang.

Juru bicara fraksi PKB DPRD Kabupaten Serang Abdul Kholik mengatakan ada sejumlah catatan yang diberikan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.

Pertama pada tahun mendatang dalam pengelolaan dan penatausahan keuangan APBD agar lebih tertib administrasi dan seusia perundang undangan. “Sehingga opini WTP tanpa catatan dapat dipertahankan,” ujarnya.

Kedua, kaitan pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 diantaranya penerimaan pajak dan retribusi, pada tahun mendatang agar dalam menetapkan target disesuaikan dengan kondisi yang ada.

“Pemda juga harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi kelemahan capaian target PAD,” katanya.

Ketiga catatan diberikan pada pelaksanan belanja daerah khususnya belanja modal. Dimana pada tahun 2021 kembali dihadapkan capaian belum optimal yang hanya 87,89 persen. Diharapkan pemda konsisten menyerap anggaran sesuai perencanaan dan waktu yang telah ditentukan.

Keempat, berkenaan dengan aset daerah, Pemda diharapkan terus mengamankan aset daerah dari aspek hukum. Agar aset barang milik daerah bisa terjaga dan terlindungi dari masalah hukum. Seperti sengketa, gugatan dan alih kepemilikan ke pihak lain secara tidak sah.

Pemkab juga diminta gencar melakukan sertifikasi BMD (Barang Milik Daerah) khususnya aset berupa tanah yang mempunyai alas hak, akta jual beli, letter C, akta hibah dan, SPH, dokumen lainnya yang setara agar diterbitkan sertifikat hak pakai atas nama Pemda.

“Yang tidak ada bukti kepemilikan harus diupayakan punya dokumen awal guna mengurus bukti kepemilikan sebagai pemilik tanah melalui koordinasi dengan kades, camat dan pihak terkait lainnya,” katanya.

Disamping itu, OPD terkait agar menertibkan BMD yang dijadikan usaha pihak lain tanpa memberikan kontribusi pada Pemda. Selain itu kelima, terhadap pengelolaan piutang daerah, Pemda seyogyanya harus bisa mengoptimalkan penagihan pajak dan retribusi.

Karena piutang adalah hak Pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari WP dan piutang mempunyai manfaat masa depan yang diakui sebagai aset. Abdul Kholik meminta Pemerintah Kabupaten Serang harus tegas dan punya solusi terkait piutang. Karena akan berkaitan dengan wibawa Pemda di hadapan Wajik Pajak dan retribusi daerah.

“Alangkah baiknya Pemda bentuk MoU dengan instansi penegak daerah agar piutang dapat ditekan seminimal mungkin,” katanya.

Keenam Silpa 2021 terhitung cukup besar mencapai Rp120,792 miliar. Banyaknya silpa dipengaruhi kegiatan yang tidak dan belum diselesaikan dan sebagian diluncurkan pada APBD 2022. “Selain itu besarnya Silpa sangat terkait dengan perencanaan kurang matang, kedepan diharapkan agar semua OPD ketika membuat RKA maupun DPA agar lebih cermat. Hal ini maksudnya agar Silpa tiap OPD tidak besar,” ucapnya.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan sejak 2020, masalah APBD Kabupaten Serang kerap terkendala dengan pandemi Covid-19. Hingga saat ini kondisi tersebut masih berkesinambungan dampaknya, dan puncaknya terjadi defisit pada 2022.

“Seringkali saya sampaikan upaya kami untuk memaksimalkan Bapenda pajak retribusi pendapatan yang lainnya mana yang belum optimal itu didorong,” ujarnya.

Misalnya kata dia kaitan pajak retribusi di hotel dan restoran mana yang belum menggunakan alat maka akan dimaksimalkan pakai alat agar dapat meningkatkan pendapatan Kabupaten Serang.

Saat ini kata dia, pusat pun sedang dalam kondisi sulit. Karena di pusat pun terjadi pemangkasan untuk anggaran ke daerah. “Kita ada pengurangan di pendapatan, itu jadinya kita tidak mencapai target terus. Kemudian dari pusat anggarannya dikurangi, provinsi juga berkurang ini jadi akumulasi kemudian sebagian anggaran dua tahun kemarin ada Covid jadi pembangunan ikut tertunda,” katanya.

Disinggung kaitan ketegasaan penarikan piutang, ia mengatakan sebenarnya untuk piutang pihaknya sudah kerjasama sejak dulu dengan kejaksaan negeri Serang. Hal itu dilakukan karena di Kejari ada yang menangani datun (perdata dan tata usaha negara).

“Kita dibantu pihak kejaksaan bukan hanya Pemda, BUMD kita juga sudah berjalan kaya PDAM, tunggakan dibantu mereka penagiahannya, sekarang sudah berjalan untuk Pemda kalau tidak salah sudah ada yang tertarik laporan Bapenda ada Rp3 miliar lebih sudah ada masuk,” tandasnya.(ADV)

 

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here