HUT Ke-52 KORPRI, Irna Ajak ASN di Pandeglang Netral Dalam Pemilu 2024

0
55

BUPATI Pandeglang, Irna Narulita mengimbau kepada seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di daerah tersebut, untuk bersikap netral selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

“Seluruh Aparatur Sipil Negara saya ingatkan dengan melayangkan surat edaran untuk dapat mempertahankan netralitas dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan, jangan buat gaduh, dan tetap menjaga kondusifitas daerah, sekaligus mampu secara bijaksana dan proporsional merespons gejolak yang berpotensi muncul,” katanya dalam kegiatan Upacara HUT ke-52 KORPRI yang digelar di Alun-alun Pandeglang, Rabu (29/11/2023).

Dia juga mengajak seluruh anggota KORPRI Kabupaten Pandeglang, agar berkomitmen untuk meneguhkan netralitas dan profesionalisme.

“Selain itu, kita harus lebih meningkatkan kinerja dan kepedulian seluruh anggota terhadap masyarakat yang membutuhkan. Hal itu untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila,” ungkap Irna.

“Saya mengajak KORPRI untuk tetap solid mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tetap tegak lurus terhadap tujuan pembangunan bangsa dan negara,” sambungnya.

Menurutnya, dalam rangka perayaan HUT ke-52 Korpri yang diperingati setiap tanggal 29 November, ia mengatakan, bahwa tema HUT “Korprikan Indonesia” memotivasi seluruh ASN untuk lebih bersemangat dalam memberikan pelayanan publik secara prima dan bermutu.

“Saya juga berharap, KORPRI dapat meningkatkan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu mencapai tujuan pembangunan nasional. Ini adalah bentuk komitmen anggota Korpri, yang ingin terus manjadi garda terdepan,” tegas Irna.

Irna menegaskan, jika pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada ASN yang tidak netral dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Itu sudah ada prosesnya, pertama dari Panwas berjalan, dari Pemkab berjalan, Gakkumdu juga berjalan. Jadi semua kolektif kolegial berjalan agar menjaga kondusifitas, karena kan pesta demokrasi hanya 5 menit. Jika ditemukan ada pelanggaran oleh ASN, kami dari Pemkab sudah menyediakan sanksi, di lembaga Panwas ada, Gakkumdu ada, dan juga ada sanksi dari KASN,” ujarnya.

Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Asep

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here