DALAM foto yang dirilis ISNA, 28 Juni 2018, Wakil Kepala Kamar Dagang, Industri, Pertambangan dan Pertanian di Iran, Hossein Salavarzi, mengatakan kepada legislator di Tehran bahwa negara itu kehilangan 50 ribu pekerjaan di sektor swasta dari Maret hingga Mei.(VOA INDONESIA)

SEORANG pengusaha terkemuka di Iran mengatakan negaranya telah kehilangan puluhan ribu lapangan pekerjaan di sektor swasta dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini adalah menunjukkan memburuknya perekonomian Iran karena Amerika kembali memberlakukan sanksi-sanksi yang keras.

Dalam laporan Kamis (28/06/2018), kantor berita Iran ISNA mengutip pernyataan Wakil Kepala Kamar Dagang, Industri, Pertambangan dan Pertanian di Iran, Hossein Salavarzi, yang mengatakan sekitar 50 ribu lapangan pekerjaan hilang dari Maret hingga Mei ini. Periode tiga bulan yang dirujuk Salavarzi itu mewakili kwartal pertama di tahun Persia.

ISNA mengatakan Salavarzi menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah pertemuan dengan para anggota parlemen dari propinsi Teheran. Laporan itu tidak merinci bagaimana 50 ribu lapangan pekerjaan itu bisa hilang. Namun laporan dari media pemerintah dan media sosial dan aktivis-aktivis HAM di Iran menggambarkan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik di seluruh negara itu tahun ini.

Salavarzi juga mengatakan tujuannya adalah menciptakan satu juta lapangan pekerjaan di tahun Persia ini, yang dimulai Maret lalu. Belum jelas siapa yang dirujuknya, tetapi pernyataannya tentang hilangnya lapangan pekerjaan itu menunjukkan Iran jauh tertinggal dalam hal mencapai tujuan menciptakan lapangan pekerjaan itu.

Amerika bulan lalu menarik diri dari perjanjian nuklir Iran 2015, memulai proses pemberlakuan kembali sanksi-sanksi yang tegas terhadap sektor energi Iran yang memproduksi minyak, ekspor utama negara itu.

Sejak itu nilai tukar mata uang real Iran di pasar gelap anjlok ke titik terendah terhadap dolar, karena kekhawatiran bahwa sanksi-sanksi Amerika itu akan menurunkan ekspor minyak yang menjadi sumber pendapatan utama negara itu.

Redaktur : A Supriadi
Sumber : VOA Indonesia

Facebook Comments