Kejari Pandeglang Kembali Periksa Anggota Dewan Terkait Korupsi P3T

0
359

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Pandeglang kembali memeriksa anggota DPRD setempat terkait proses penyelidikan dugaan korupsi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tertinggal atau P3T senilai Rp 16 miliar, Kamis (08/03/2018).

Kali ini giliran Hadi Mawardi (PAN), Dadan Sudarma (PDI Perjuangan), dan Nazamudin (PBB). Selain anggota dewan, jaksa juga memintai keterangan Dana Mulyana Kabid DPUPR Pandeglang yang pada saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek P3T dan Kasi Perumahan dan Permukiman DPKPP, Agus Suparman.

Pantauan wartawan, politisi PDI Perjuangan, Dadan Sudarma mendapat giliran pertama dimintai keterangan jaksa penyidik di Ruang Pidsus dari pukul 08.30-10.00 WIB.

Usai diperiksa, Dadan yang ditanya wartawan soal dugaan gratifikasi dan koordinator proyek P3T, ia membantah semuanya. “Tidak benar. Tidak ada keterkaitan dengan saya. Itu antar pengusaha dengan pengusaha lagi. Mungkin pada saat itu datang ke tempat saya,” sangkalnya.

Ia juga menyangkal menjadi koordinator proyek. Dirinya sudah menginstruksikan kepada pengusaha untuk meminta proyek P3T ke Dinas Ciptakarya Penataan Ruang dan Kebersihan (DCKPR) Pandeglang.

“Kita tidak bisa mengatur, saya sudah mengarahkan untuk ke dinas langsung. Semua kewenangan ada di dinas. Sebagai pengusaha berhak koordinasi mendapatkan pekerjaan itu,” ujar Dadan.

Setelah Dadan, Nazamudin mendapat giliran berikutnya untuk dimintai keterangan. Usai diperiksa, Nazamudin mengatakan, ditanya puluhan pertanyaan oleh jaksa. Ia mengaku, tidak mengetahui soal dugaan gratifikasi yang diduga diterima oknum anggota dewan.

“Saya dimintai keterangan oleh jaksa pada proses penganggaran P3T. P3T itu kan bantuan keuangan dari provinsi, dewan hanya menganggarkan dan tidak tahu soal teknis pelaksanaan, apalagi adanya praktik suap, saya tidak tahu. Kalau memang benar kita serahkan ke penegak hukum. Saya juga kaget. Perlu kita pertanyakan,” ucapnya.

Sementara, Dana Mulyana yang diperiksa dari pukul 12.30- 14.30 WIB ini juga tidak mengetahui proyek tersebut. Kata dia, paket pekerjaan yang dikerjakan pengusaha tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).

“Seputar P3T tahun 2015 dan 2016. Awalnya sekali tidak tahu, pada saat saya sakit tidak ada pelaksanaan fisik, karena kegiatannya di akhir tahun. Gak ada itu (pelaksanaan pekerjaan, red). Baru perencanaan fisik 2015-2016 dan tidak ada kontrak,” terang Dana.

Dirinya mengetahui adanya program P3T dengan kegiatan pembangunan MCK dan Sarana Air Bersih (SAB) Rp 16 miliar yang bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Banten dari beberapa dinas.

“Yang pasti informasi awalnya dari Bappeda, saya tahunya dari Bappeda. Bappeda ngasih tahu ada program dan kita tindaklanjuti cek ke lapangan. Informasi lengkapnya kata DPMPD juknisnya turun bulan September 2015. Kita tindaklanjuti bareng-bareng dengan DPMPD sebagai jalur koordinasi, karena bantuannya untuk desa,” beber dia.

Sedangkan Hadi Mawardi usai diperiksa sekitat satu jam setengah menjelaskan, kedatangannya ke kejaksaan untuk menyampaikan keterangan kepada penyidik terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi P3T.

“Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik, berkaitan dengan yang kemarin (dugaan korupsi P3T, red),” singkat Hadi.

Ditanya soal tudingan pengusaha yang menyebut dirinya menerima gratifikasi Rp 250 juta, Hadi enggan berkomentar lebih banyak. “Ya kita lihat, kita lihat. Tanya penyidik saja,” jawabnya.

Ia juga mengaku, tidak mengetaui secara detil jumlah anggaran proyek P3T selama 2015 dan 2016.

“Sekitar tiga puluh (pertanyaan dari jaksa, red),” pungkasnya.

Redaktur : D Sudrajat
Reporter : Ari

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here