SERANG, TUNTASMEDIA.COM — Saban pagi membubung, saat matahari belum sepenuhnya terjaga di ufuk Kabupaten Pandeglang, Rohimat sudah harus mengayunkan langkah kakinya. Pria berusia 57 tahun itu melangkah terseok-seok, membelah jalanan dengan mendorong sebuah gerobak kayu yang ringkih. Di dalam gerobak itulah harapan hidupnya ditumpuk: botol plastik bekas, kardus loakan, dan sisa-sisa materi yang dibuang orang.
“Sehari paling dapat uang Rp30 ribu dari menjual barang bekas,” tutur Rohimat lirih saat ditemui di Pandeglang, Kamis (25/6/2026).
Wajahnya yang legam digurat garis-garis penuaan dan lelah. Bagi Rohimat, uang tiga puluh ribu rupiah bukanlah jaminan untuk masa depan. “Ya, cuma cukup untuk makan saja. Untuk kebutuhan lainnya, sudah tidak ada lagi.”
Rohimat tidak sendirian kesepian di bawah garis nestapa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten tahun 2025, tercatat ada 772.780 jiwa yang bernasib serupa—merayap di celah-celah kemiskinan yang pengap. Mereka adalah angka-angka hidup yang setiap hari harus berhitung cermat, memeras keringat hanya demi memastikan dapur tetap mengepul.
Namun, di balik dinding-dinding kokoh pusat pemerintahan di Kota Serang, embusan angin kebijakan terasa jauh berbeda. Ketika ratusan ribu rakyatnya harus menahan lapar atau sekadar makan seadanya, Pemerintah Provinsi Banten justru merancang pesta anggaran yang megah.
Melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, terkuak angka konsumsi birokrasi yang fantastis: Rp110,44 miliar dialokasikan hanya untuk pos belanja makanan dan minuman.
Sebuah kontras yang menikam nurani publik. Jika uang ratusan miliar tersebut dialokasikan untuk menjamu tamu dan rapat-rapat formal di ruang berpendingin udara (AC), Rohimat di luar sana masih harus berteman dengan debu jalanan demi sekeping koin.
Untuk melihat seberapa timpang prioritas anggaran ini, mari kita bandingkan rincian alokasi belanja makan dan minum Pemprov Banten dengan realitas daya beli masyarakat miskin seperti Rohimat.Setara dengan pendapatan memulung Rohimat selama kurang lebih 10.000 tahun.
Pudarnya Kepekaan Sosial
Alokasi dana yang jor-joran ini memicu kritik tajam dari para akademisi. Ahmad Sururi, seorang pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, menilai bahwa Pemprov Banten telah kehilangan kompas empati dan kepekaan sosialnya.
“Pemerintah Provinsi Banten seharusnya memiliki kepekaan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Kita tahu kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, masih sangat besar,” kata Sururi tegas.
Pandangan Sururi langsung menelanjangi ketidakrasionalan anggaran tersebut, terutama pada sektor jamuan tamu yang menembus angka Rp46,78 miliar. Angka itu merupakan puncak tertinggi dari seluruh pos konsumsi yang ada. Menurutnya, sebuah kunjungan atau jamuan dinas bukanlah agenda harian yang sifatnya darurat atau konstan dilakukan setiap jam kerja.
“Kalau untuk jamuan tamu mencapai sekitar Rp46 miliar, menurut saya itu sangat besar. Jika dihitung berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dan frekuensi kegiatan yang riil, seharusnya tidak sampai sebesar itu,” ujarnya menambahkan.
Di saat pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya menggaungkan narasi pengetatan ikat pinggang melalui efisiensi anggaran daerah, kebijakan Pemprov Banten ini dinilai berjalan mundur. Alih-alih memangkas biaya operasional birokrasi yang redundan (berlebihan) demi dialihkan ke program padat karya atau pengentasan kemiskinan, APBD justru menggemuk di sektor hilir yang konsumtif.
“Kalau ditanya apakah ini terkesan pemborosan, menurut saya iya. Dalam konteks efisiensi anggaran, alokasi belanja makan dan minum sebesar Rp110 miliar belum mencerminkan prinsip efisiensi dan dapat dikategorikan sebagai pemborosan,” pungkas Sururi menutup pembicaraan.
Kini, lembaran Pergub APBD 2026 telah sah diketok. Di atas kertas, angka Rp110,44 miliar itu akan segera mencair menjadi kudapan rapat dan hidangan mewah para tamu kehormatan. Sementara itu, beberapa puluh kilometer dari ibu kota provinsi, gerobak kayu Rohimat akan terus berderit, menyusuri aspal panas demi mencari arti bertahan hidup yang sebenarnya.(*)
Redaktur: Rizal Fauzi
Reporter: Rizal Fauzi
