GURU madrasah diniyah takmilyah awaliyah (MDTA) di Pandeglang, Banten hingga kini rupanya belum bisa merasakan pendapatan yang layak dari kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Pasalnya, mereka hanya menerima gaji Rp 50 ribu per bulan lewat dana bantuan pemerintah daerah.
Saat bercerita kepada wartawan, seorang kepala sekolah MDTA di Pandeglang bernama Sukanta mengatakan, dalam sebulan dia hanya bisa memberi gaji kepada guru di sekolahnya tak lebih dari Rp 50 ribu. Itu lantaran, madrasah yang ia kelola dan berisi sekira 70 siswa itu hanya mendapat bantuan dari pemda setiap tahunnya senilai Rp 6,5 juta.
“Jadi kalau dihitung, bantuan Rp 6,5 juta itu kalau dibagi buat ngegaji guru per bulannya itu cuma Rp 50 ribu per orang. Di madrasah saya kan gurunya ada empat, itu udah habis buat ngegaji guru juga dengan anggaran segitu (Rp 50 ribu per bulan),” katanya melalui sambungan telepon, Selasa (7/9/2021).
Setelah membagi untuk kebutuhan gaji guru, Sukanta pun mengakui dalam sebulan ia hanya kebagian Rp 75 ribu untuk honor kepala sekolah. Sementara uang sisanya, biasanya dia gunakan untuk membeli keperluan alat tulis dan kebutuhan KBM yang lain.
“Buat beli ATK juga udah habis kang. Apalagi kalau buat kebutuhan ujian tiap semester, itu kadang saya harus mikir keras dapat dananya dari mana,” ungkapnya.
Sementara kata Sukanta, sejak 2007 pihak madrasah sudah tidak diperbolehkan oleh pemda untuk menarik biaya iuran swadaya dari orang tua siswa. Otomatis, kondisi itu membuat pria asal Kecamatan Cibitung yang mengajar di MDTA sejak belasan tahun silam ini hanya bisa pasrah menerima keadaan tersebut.
“Mau gimana lagi kang. Sekarang begini, siapa sih orang yang mau digaji Rp 50 ribu kalau bukan mempertimbangkan buat kemajuan anak bangsa, apalagi persoalan agama, pasti enggak mau lah kalau lihat ke sana mah,” tuturnya.
Meski demikian, Sukanta beserta guru di madrasahnya tetap berkomitmen memberi pelajaran agama kepada anak-anak di wilayahnya. Apalagi, ia menyebut Pandeglang harus terus mempertahankan identitas keagamannya karena sejak dulu daerah ini terkenal dengan sebutan kota seribu ulama sejuta santri.
Ia pun berharap pemda bisa mempertimbangkan kondisi tersebut. Minimal, kata dia, anggaran bantuan tiap tahunnya bisa ikut dinaikkan demi kesejahteraan para guru agama yang mengajar di madrasah.
“Meskipun madrasah itu bukan pendidikan formal, tapi dari sana anak-anak itu bisa kami didik tentang ilmu agama dan akidahnya. Kami bukan bermaksud melihat bantuan ini dari sisi besar dan kecilnya anggaran, tapi minimal ada perhatian dari pemda bahwa tenaga pendidik di madrasah itu juga harus diperhatikan kesejahteraannya,” tutupnya.
Sementara, anggota Komisi IV DPRD Pandeglang F-PPP Yadi Rusmiyadi, menyayangkan kebijakan pemda yang kurang memperhatikan nasib para tenaga pendidik yang memberikan ilmu agama untuk anak-anak tersebut.
“Jelas kami menyayangkan kebijakan pemda. Kami itu ingin pemda peduli terhadap pendidikan Islam, jadi bantuan untuk madrasahnya pun jangan hanya setahun 6,5 juta,” katanya.
Yadi juga menyebut, bantuan madrasah dari Pemda Pandeglang senilai Rp 6,5 juta per tahun kerap disalurkan terlambat ke setiap sekolah. Padahal menurutnya, anggaran ini dinantikan para pengelola madrasah untuk mendukung KBM yang mereka jalankan.
“Saya sering mendapat aduan dari kepala madrasah, kalau bantuan ini turunnya enggak tepat waktu. Tahun ini aja masih belum turun itu bantuannya, otomatis kan tersendat itu pendidikan di madrasah,” ucapnya.
Yadi pun mengakui, sudah banyak mendapat keluhan mengenai permasalahan ini dari para guru madrasah di Pandeglang. Namun sayangnya, pemda tak merespons masalah tersebut meski sudah sempat ia usulkan di rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD Pandeglang pada bulan lalu.
“Kami maklumi kalau keinginan pemda saat ini anggaran untuk infrastruktur yang ditingkatkan, tapi kebijakan bagi pendidikan Islam pun harus tetap disupport, harus ada kepedulian dari pemda. Kemarin di rapat Bamus anggaran itu enggak bisa ditambah untuk tahun ini, alasannya anggarannya kurang. Tapi sudah ada solusi dari pemda, tahun depan katanya mau ditambah lagi bantuannya dan kami PPP pastikan akan terus mengawal usulan itu,” pungkasnya.
Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Asep
