Pattiro Banten Gelar Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun dan Outlook Banten 2023

0
65

PUSAT Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten merupakan lembaga Non Government Organization (NGO) telah mengadakan Konferensi Pers pada Jum’at 06 Januari 2023. Agenda yang diadakan melalui aplikasi zoom meeting ini dihadiri puluhan peserta.

PATTIRO Banten sendiri merupakan lembaga riset dan advokasi yang fokus mendorong tata kelola pemerintahan yang baik serta penguatan kapasitas masyarakat dalam akses mendapatkan hak pelayanan publik.

Dalam catatan yang dihimpun oleh PATTIRO Banten yang berkolaborasi dengan sejumlah kelompok masyarakat Banten, refleksi bagi pemerintah Banten menjadi bahasan utama selama 2022.

Salah satu isu yang diangkat adalah “Berbenah di Era Kepemimpinan Transisi”. Dalam materi yang dibagikan oleh PATTIRO Pemda Banten dianggap telah melaksanakan pembangunan namun dampak dari pembangunan dirasa masih belum dapat dirasakan oleh kebanyakan masyarakat Banten Sendiri.

“Pemerintah Provinsi Banten telah banyak melakukan pembangunan, Namun demikian, pembangunan yang diselenggarakan masih belum banyak dirasakan oleh kebanyakan masyarakat. Disparitas pembangunan antar kabupaten dan kota di Banten, seolah menjadi narasi yang tak bertepi. Masyarakat di beberapa wilayah di Banten, masih kesulitan untuk mengakses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur,” seperti tertulis di Catatan Akhir 2022.

Martina Nursaprudianti, Peneliti PATTIRO Banten Dalam konferensi pers itu juga membahas bahwa masih banyaknya pekerjaan rumah bagi PJ Gubernur Banten dalam menjawab tantangan dan berbagai problematika di Banten. Transparansi serta akuntabilitas adalah tonggak penting dalam tata kelola pemerintah.

Beberapa issue yang dibahas diharapkan menjadi perenungan penting untuk lajunya birokrasi Pemerintahan di Banten dengan memanfaatkan sumber dana daerah menjadi lebih baik di tahun 2023 ini.

”Reformasi Birokrasi sebagai misi ke 4 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Banten, memiliki anggaran yang besar dalam APBD 2023, dibanding 3 misi lainnya. Jika hal ini tidak dioptimalkan. maka Reformasi Birokrasi akan jalan ditempat, dan pada akhirnya masyarakat Banten sebagai pemilik anggaran tidak mendapatkan manfaat dari anggaran mereka, yang dipercayakan untuk dikelola oleh pemerintah daerah,” pungkasnya.

Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Agus

Facebook Comments