Pemkab Pandeglang Angkat Tangan Jika Harus Menambah Anggaran Pilkada 2020

0
128

PEMKAB Pandeglang pada dasarnya siap melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Namun pemerintah daerah sudah tidak sanggup jika harus menambah anggaran pilkada, karena sudah tersedot untuk penanganan pandemi Covid-19.

“Intinya kami siap. Kami bersama KPU dan Bawaslu siap, namun dalam kondisi Covid-19 ini kami tidak lagi dapat memberikan tambahan karena anggaran yang ada sudah tersedot untuk kegiatan sosial masyarakat,” ungkap Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, ketika mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dipimpin Menko Polhukam, Mahfud MD secara virtual di Ruang Pintar Gedung Setda Pandeglang, Jumat (05/06/2020).

Ia menjelaskan, dalam rakoor itu dibahas agar anggaran untuk tahapan pilkada harus disalurkan kepada penyelenggara minimal di angka 40 persen. “Saat ini anggaran yang disalurkan untuk tahapan baik untuk KPU maupun Bawaslu mencapai kurang lebih 43 persen,” ujarnya.

Menurut Tanto, dalam masa pandemi Covid-19 kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada Pandeglang untuk KPU saja mencapai Rp 25 miliar. Anggaran itu sudah termasuk untuk pengadaan APD dan anggaran penambahan TPS karena sekarang tiap TPS hanya 500 orang.

“Semua daerah se-Indonesia yang akan melaksanakan pilkada tidak dapat memberikan penambahan lagi karena kondisi fiskal yang terbagi untuk sosial masyarakat. Kami harap KPU juga melakukan refocusing, mudah-mudahan bisa mencukupi,” tutupnya.

Mengutip sambutan Menko Polhukam Mahfud MD, menjelaskan ada beberapa alasan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2020, yaitu tidak ada kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, proses ketatanegaraan pemerintahan harus berjalan normal, dan harus ada pemerintahan definitif walaupun di tengah situasi Covid-19.

“Sekarang kebijakan pemerintah mengikuti kebijakan secara umum di dunia internasional. Kita tahu corona mengancam, sejalan dengan hal itu kita akan dapat menyesuaikan untuk itulah pilkada dilaksanakan dan akan ada konsekwensi anggaran karena pasti akan ada kebutuhuan baru,” tuturnya.

Kata dia, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2020 dan akan segera diproses menjadi undang-undang.

Terkait anggaran, Mahfud juga mengatakan, jika pemerintah pusat melalui akan membantu untuk pelaksanaan Pilkada Serentak. “Saya sudah membicarakan ini dengan Menteri Dalam Negeri adanya anggaran dari APBN, dan APBD pun ikut berpartisipasi dalam Pilkada Serentak. Saya minta anggaran pilkada harus segera dikaitkan dan dibicarakan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak pada bulan Desember mendatang,” tutupnya.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here