Persiapkan Jadi Kota Layak Anak, Bupati Pandeglang Sowan ke KPPPA

0
138

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyebut untuk memenuhi Kota Layak Anak (KLA), pemerintah daerah harus memenuhi lima klaster.

Karena klaster tersebut sangat mempengaruhi berbagai faktor salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Klaster yang harus dipenuhi yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan anak, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus,” kata Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Leny Nurhayati Rosalin saat menerima kunjungan Bupati Pandeglang, Irna Narulita bersama rombongan di Jakarta, Rabu (16/05/2018).

Leny menjelaskan, tujuan akhir dari KLA ini adalah Indonesia Layak Anak (Idola). DiA meyakini, Pandeglang juga memiliki tujuan yang sama karena bagian dari Indonesia.

“Semua kabupaten dan kota se-Indonesia menggunakan klaster ini tanpa terkecuali untuk menuju Idola. Saya yakin Ibu Bupati (Irna Narulita, red) punya pola untuk mewujudkan itu dengan membuat praturan agar kecamatan dan desa dapat mewujudkan lima klaster tersebut,” tambahnya.

Dirinya mengungkapkan, anak adalah investasi bangsa. Karena ke depan mereka akan jadi tulang punggung bangsa saat menghadapi bonus demografi.

“Saya minta daerah membuat perda, karena harus ada penekanan atau mengikat. Selain itu masyarakat, dunia usaha dan media juga memiki peran untuk mendorong terwujudnya KLA,” harapnya.

Masih kata Leny, ada empat prinsip yang harus dilakukan untuk mewujudkan KLA. Hal ini sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap kabupaten atau kota yang menuju KLA.

“Empat prinsip itu adalah non diskriminasi, menghargai pandangan anak, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,” pungkasnya.

Lebih lanjut Leny mengatakan, jika kota sudah layak anak, berarti layak untuk orang dewasa. Ini karena anak merupakan manusia yang sensitif.¬†“Tidak ada anak yang salah, yang ada orang tua yang salah,” tutupnya.

Sementara, Bupati Irna Narulita mengatakan, dirinya bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan mempersiapkan persyaratan untuk memenuhi indikator KLA, salah satunya perda.

“Kami bersama DPRD akan segera mengupayakan dalam pembuatan perda. Perda ini sebagai pijakan dalam menjadikan Pandeglang sebagai KLA,” kata Irna

Menurutnya, peraturan tersebut akan menjadi acuan setiap OPD dalam membuat program dalam mendorong KLA. Karena untuk mewujudkan KLA di Pandeglang harus melibatkan beberapa OPD terkait.

“OPD yang terlibat tidak hanya DP2KBP3A, Bappeda, Dinkes, Disdukcapil, Satpol PP, Dishub, dan Diskomsantik,¬†melainkan pihak desa. Karena sasarannya adalah masyarakat,” ungkapnya.

Redaktur : A Supriadi
Sumber   : Siaran Pers Humas dan Protokol Setda Pandeglang

Facebook Comments