SETELAH 25 tahun reformasi, Pemilu di Indonesia belum ada perubahan secara signifikan. Bahkan cenderung defisit substansi tapi surplus formalitas.

Hal itu disampaikan Profesor Ibnu Sina Chandranegara dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh FISIPKUM Unsera dengan tajuk Mengoptimalkan Kebijakan Hukum Pemilu Untuk Tata Kelola Yang Lebih Baik bertempat di Auditorium Universitas Serang Raya, Rabu 18 Oktober 2023 lalu.

Pemilu sebagai wujud Daulat rakyat, menurut Prof Ibnu, ternyata ditranslasikan menjadi daulat partai politik dan masuk ke dalam perangkap politik uang atau post election corruption.

‘Daulat rakyat hanya lima menit, lalu dipestaporakan lima tahun kemudian,” ujar Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut.

Aspek lain yang tidak luput dari kritiknya yaitu pemilu yang demokratis tetapi belum mampu melumerkan budaya feodalisme di Indonesia.

Hal tersebut ditandai dengan adanya krisis demokrasi internal partai, tendensi gerontocracy, dan berbaurnya sumber-sumber kekuasaan nyata dengan sumber kekuasaan yang bersumber dari negara (jabatan publik).

“Reformasi hukum selama 25 tahun masih memfokuskan pada equal vote dan equal voice sementara equal power belum terdistribusi dan hanya relokasi aktor,” tandasnya.

Guru Besar yang barus berusia 33 tahun ini menyoroti dinamika hukum pemilu yang tidak pernah kunjung usai pada proses pembuatan, kemudian persepsi pembuat hukum mengenai pemilu adalah instrument untuk mencapai kemenangan (rule by law of power).

“Persoalan hukum pemilu bukanlah ketiadaan hukum pasti dan adil, melainkan pada bagaimana hukum pemilu mampu menjadi lebih kuat dibandingkan kehendak actor yang memiliki kekuatan sesungguhnya,” tandasnya.

Redaktur: Dendi S

Reporter: Firo

Facebook Comments