PEMERINTAH Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Perumahaan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten pandeglang, mengusulkan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sebanyak 3000 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke Pemerintah Pusat pada tahun 2023.
Kepala DPKPP Kabupaten Pandeglang, Roni saat di temui di ruang kerjanya mengatakan, bahwa dengan keterbatasan Anggaran APBD Pemda kab. Pandeglang, DKPP mengusulkan program BSPS ke Pemerintah Pusat sebanyak 3000 unit MBR.
“Sebanyak 3 ribu rumah MBR warga Pandeglang yang sudah kita usulkan pada tahun 2023 ini, dan sudah kita koordinasikan kepada temen-temen baik yang ada di Pemerintah Provinsi, ataupun di kementerian PUPR ,” katanya kepada Tuntas Media, Senin (16/1/2023).
Dirinya menyebut, jika usulan program BSPS tersebut bisa sepenuhnya direalisasi oleh pemerintah pusat.
“Saya berharap, dengan usulan yang kami usulkan dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Perumahan Kementerian PUPR ,” ungkap Roni.
Roni berharap, pemerintah pusat agar bisa memberikan perhatian kepada warga di Kabupaten Pandeglang yang masih memiliki rumah tidak layak huni.
“Karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan memiliki rumah yang tidak layak huni, untuk menjadi layak huni. Maka saya berharap, agar warga tersebut bisa mendapatkan rumah layak huni selain dari program BSPS replikasi dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, ada juga dari pemerintah Pusat. Melalui program BSPS reguler yang didanai oleh anggaran APBN yang kami usulkan ke kementrian tersebut, dan mudah-mudahan terealisasi,” ujarnya.
Redaktur : D. Sudrajat
Reporter : Asep
