Gumpalan abu vulkanik membumbung ke udara saat terjadinya erupsi gunung Anak Krakatau, 23 Desember 2018. (Foto: media sosial/ Susi Air / via REUTERS)

STATUS Gunung Anak Krakatau hingga saat ini masih tetap waspada pada level dua. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekat area gunung tersebut dengan radius dua kilometer.
Erupsi Gunung Anak Krakatau masih terjadi hingga saat ini, sehingga statusnya pun masih waspada pada level dua. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, karena itu masyarakat diimbau agar tidak mendekat ke sekitar area gunung dengan radius berbahaya dua kilometer.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di area pantai, karena cuaca buruk berupa gelombang tinggi diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

“Aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terus erupsi, statusnya masih sama, PVMBG tetap menetapkan status waspada, level dua. Jadi tidak benar di media sosial, beredar bahwa Gunung Anak Krakatau menjadi siaga level tiga. Sampai dengan saat ini PVMBG menetapkan status waspada level dua untuk Gunung Anak Krakatau. Radius berbahayanya di dalam dua km dari puncak kawah Gunung Anak Krakatau. Sementara BMKG, untuk mengantisipasi tsunami susulan menetapkan rekomendasi 500-1 km dari garis pantai tidak boleh ada aktivitas masyarakat, untuk mengantisipasi tsunami susulan, mulai dari pantai yang terdampak ini,” kata Sutopo.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/12/2018) Sutopo mengatakan memasuki hari ke-empat pascatsunami Selat Sunda, jumlah korban dan pengungsi terus bertambah. sampai pukul 13.00 WIB hari ini, jumlah korban meninggal 430 orang, 1.495 orang luka-luka,159 orang hilang, dan 21.991 orang mengungsi.

Sementara itu, kerusakan fisik tercatat 924 unit rumah, 73 penginapan/hotel/vila, 60 warung/toko, 434 perahu dan kapal, 24 kendaraan roda empat, 41 kendaraan roda dua, dan juga ada beberapa fasiltas publik yang rusak seperti pelabuhan, dermaga, shelter dan sebagainya.

Kabupaten Pandeglang, kata Sutopo, menjadi daerah yang terkena dampak paling parah akibat tsunami ini, dengan 290 orang meninggal dan jumlah pengungsi mencapai 17.477 orang. Diperkirakan jumlah korban akibat tsunami Selat Sunda ini akan semakin bertambah, mengingat evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan.

Sutopo juga mengingatkan pentingnya mitigasi bencana untuk masa mendatang karena banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa bumi dan rawan tsunami. Sejauh ini tercatat 148,4 juta jiwa tinggal di daerah rawan gempa bumi, dan 3,8 juta jiwa tinggal di daerah pinggiran pantai yang rawan tsunami.

Ia menjelaskan, selama ini Indonesia sudah mempunyai sistem peringatan dini tsunami yang cukup baik, namun ini untuk tsunami yang diakibatkan oleh gempa tektonik. Sedangkan untuk tsunami yang diakibatkan oleh gempa vulkanik, Indonesia tidak mempunyai alat khusus. Karena itu, Sutopo menyarankan agar pemerintah melanjutkan master plan pengurangan risiko bencana tsunami yang programnya hanya berlangsung pada tahun 2013-2014.

“2013-2014 kita punya master planpengurangan risiko bencana tsunami dan sudah berjalan. Daerah yang dikembangkan saat itu daerah megathrust, Mentawai megathrust,Selat Sudan, Selatan Jawa, Bali dan sebagainya, namun tidak berkelanjutan. Oleh karena itu belajar dari pengalaman tsunami di Palu, Selat Sunda, ini perlu dilanjutkan,” lanjut Sutopo.

Adapun master plan tersebut adalah penguatan rantai peringatan dini tsunami seperti pembangunan sirine, informasi, alat deteksi gempa, lalu pembangunan dan peningkatan tempat evakuasi sementara berupa pembangunan shelter, jalur evakuasi, rambu dan sosialisasi. Selain itu perlu adanya penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) seperti pembangunan pusat pengendalian operasi (pusdalops), desa tangguh. pendidikan kebencanaan, dan terakhir harus ada pembangunan kemandirian industri kebencanaan.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati kepada VOA mengatakan, belajar dari pengalaman tsunami yang terjadi di Selat Sunda ini, pihaknya akan melakukan modifikasi alat pendeteksi gempa, agar selain bisa mendeteksi tsunami yang diakibatkan oleh gempa tektonik, juga bisa mendeteksi tsunami yang disebabkan oleh gempa vulkanik.

Dia menjelaskan, modifikasi alat tersebut dilakukan terhadap alat yang berada di sekitar pinggir pantai Selat Sunda. Hal ini dilakukan untuk memperkuat monitoring aktivitas vulkanik tersebut.

“Peralatannya, yang dimiliki Pusat Vulkanologi itu sudah ada alat-alat untuk mengukur getaran gempa vulkanik itu sudah ada, dan di bawah atau di kompleks Gunung Anak Krakatau itu masih ada tersisa 1, karena yang lain kena erupsi. Sehingga kami BMKG memodifikasi sensor-sensor gempa yang harusnya untuk gempa tektonik, kami modifikasi untuk mengukur gempa vulkanik. Jadi diturunkan. Jadi kalau gempa tektonik itu magnitudonya yang kami ukur yang dapat memicu tsunami itu magnitudonya sekitar 7 ke atas, kalau tsunami yang dipicu oleh kemarin longsor dan gempa vulkanik, itu tercatat 3,4,” kata Dwi.

Untuk sementara, kata Dwi, modifikasi alat tersebut baru dilakukan pada alat yang berada di sekitar Selat Sunda. Namun ke depan pihaknya akan melakukan modifikasi alat pendeteksi tsunami terhadap gunung api yang masih aktif yang berada di laut.

Selain itu pihaknya pun akan bekerjasama lebih intens lagi bersama Badan Geologi Kementerian ESDM untuk sama-sama memantau aktivitas gunung api, serta melakukan pertukaran dan pemberian data satu sama lainnya, agar nantinya analisis terhadap bencana yang terjadi bisa lebih cepat dilakukan.

Redaktur : A Supriadi
Sumber : VOA Indonesia

Facebook Comments