ASTON Serang Hotel & Convention Center diduga melakukan pengambilan air tanah secara ilegal. Sebab hingga saat ini, hotel yang berada di Jalan Syekh Nawawi Albantani tersebut belum memiliki surat izin pemanfaatan air tanah (SIPA).

Melalui pesan whatsapp Regional GM Aston Group, Dody Faturahman, mengakui hotel yang dipimpinnya tersebut belum memiliki izin SIPA.

Namun, ia mengaku mendapat penangguhan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 2026.

“Untuk perijinan SIPA memang secara nasional ada penangguhan sampai 2026. Itu penjelasan dari Kementerian ESDM dan keterangan yang kami dapat dari kantor mereka saat menempuh perijinan, dan usaha mendapatkan ijin sudah dari pertengahan Tahun 2023,” kata Doddy melalui pesan whatsapp, Kamis (27/06/2024).

Kendati demikian, lanjut Doddy, hotel bintang empat itu memiliki upaya kesadaran dalam memberikan kontribusi sebagai pemanfaat air tanah dengan membayar pajak kepada Bapenda Kota Serang.

“Bayar Pak (pajak, red). Yang belum ada kan SIPA. Kalau pajak beda lagi itu dari Dispenda (Bapenda, red),” ujarnya.

Namun hal berbeda diungkapkan Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Deri Dariawan. Ia menegaskan bahwa setiap usaha yang memanfaatkan air tanah wajib memiliki SIPA.

Dia menjelaskan eksploitasi hasil sumber daya alam tersebut berdampak negatif kepada lingkungan, terutama struktur tanah dan akuifer jika kedalamannya lebih dari 100 meter.

“Kalau usaha tidak punya SIPA itu pidana, silahkan dilihat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Aston yang di situ (Kota Serang, red) wilayah izin SIPA nya masuk di Kementerian,” kata Deri singkat.

Dari data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Tahun 2023, hingga April 2024 Aston Serang baru mendapat pengukuhan sebagai WP untuk jenis pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame.

Redaktur: Fauzi

Reporter: Dije