Akademisi UNMA Banten Soroti “Politisasi” Bansos Banzas Pandeglang

0
131

ADANYA bantuan dari Baznas Pandeglang yang ditempeli gambar kepala daerah untuk masyarakat terdampak Covid-19, membuat p UNMA Banten, Eko Supriatno angkat bicara. Ia memperingatkan kepala daerah agar tidak menempelkan stiker bergambar bupati dan wakil bupati dalam bantuan sosial.

“Kalau bantuan itu dari pemerintah, ya pakai label pemerintah saja,” kata Eko, Jumat (08/05/2020).

Ia menegaskan, penempelan stiker bergambar kepala daerah pada berbagai bentuk bantuan dinilai negatif. Hal tersebut menurutnya dapat memunculkan kesan menjadi kampanye terselubung. Apalagi ada beberapa kepala daerah di Banten yang menjadi petahana pada pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang.

“Sebenarnya tidak keliru amat karena memang faktanya mereka yang incumbent itu dia yang saat ini memimpin, tapi tidak pas saja. Memang jika stiker tersebut menunjukkan jabatan maka tak akan menjadi soal. Yang jadi masalah adalah jika label tersebut adalah ajakan memilih,” terangnya.

Dikatakan Eko, politisasi bansos pada masa pandemi Covid-19 sudah terjadi di sejumlah daerah. Setidaknya, ada tiga modus yang digunakan kepala daerah yang merupakan calon petahana. Modus pertama, bansos yang disalurkan dibungkus atau dilabeli gambar kepala daerah, bansos tersebut disertai gambar kepala daerah yang mengenakan seragam putih dan logo pemda. Modus tersebut, digunakan oleh kepala daerah yang memang berencana maju kembali dalam Pilkada 2020.

Kedua, bansos dibungkus atau diembeli dengan jargon dan simbol-simbol politik atau jargon kampanye yang telah digunakan pada pilkada periode sebelumnya atau yang akan digunakan pada pilkada tahun ini. Meskipun belum ada masa kampanye. Ketiga, bansos diberikan tidak mengatasnamakan pemerintah, melainkan atas nama kepala daerah pribadi.

“Untuk itu, masyarakat yang menemukan praktik-praktik ini diimbau untuk melaporkan pada pihak berwenang, dalam hal ini adalah Bawaslu. Publik harus melakukan upaya pencegahan dengan menurunkan surat imbauan ke Bawaslu daerah, yang akan disampaikan ke para kepala daerah calon petahana,” tuturnya.

Tidak lama, bantuan yang dilontarkan Baznas kepada pemerintah daerah sebanyak 500 paket sembako untuk kecamatan menjadi perbincangan di media sosial. Ia menilai bahwa penempelan logo berlabel bupati dinilai tidaklah etis karena memanfaatkan momen sosial, yang berasal dari anggaran pemerintah yang dijadikan momen untuk kepentingan pribadi.

“Labelisasi Bantuan Baznas. Menyalahgunakan anggaran bukan seperti itu, inikan bisa aja anggaran Baznas tapi dilabeli bupati. Karena sudah terlanjur, ya meminta bupati agar meminta maaf kepada masyarakat karena telah menempelkan foto pribadinya pada bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat terdampak wabah virus corona atau Covid-19,” pungkasnya.

Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian

Facebook Comments