BUPATI Pandeglang, Irna Narulita meminta Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di daerahnya untuk tidak macam-macam di saat situasi pandemi Covid-19. Ia geram, karena masih ada OKP yang meminta beraudiensi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut dikatakannya usai OKP melakukan audensi di beberapa OPD yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPBD Pandeglang.
“OKP jangan buat aneh-aneh lah, datang mau audiensi, orang lagi repot begini. Saya sudah perintahkan ke sekertaris daerah yang mau audiensi ke Dinsos dan ke Dinkes, saya serahkan ke sekda,” kata Irna, saat ditemui di Pendopo Pandeglang, Kamis (16/04/2020) sore.
Menurut Irna, audensi yang dilakukan OKP hanya akan menghambat pergerakan Tim Gugus Tugas saat melakukan tugasnya. Kata Irna, apabila ada laporan dan pengaduan, serta manipulasi dan sebagainya dalam pandemi Covid-19 tersebut, dirinya akan memberikan rencana anggaran biaya (RAB) jika diminta oleh APH dan APIP.
“Kapan kita mau kerjanya, ditanya ini, ditanya itu, kaya maling aja kita ini. Ini kita sedang melakukan pergeseran, sedang rekapitulasi orang-orang yang akan menerima bantuan yang terdampak Covid-19 ini. Kan ada pekerja yang formal, yang di-PHK hilang mata pencahariannya, dan ada yang informal tukang ojek dan sebagainya ini kita sedang hitung,” tuturnya.
Ia meminta, OKP agar membantu Tim Gugus Tugas untuk penanganan Covid-19. Karena menurutnya OKP merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Ia juga meminta agar OKP langsung berhadapan dengannya, karena ia yang bertanggungjawab dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Jadi sampaikan kepada OKP jangan macam-macam anda, turunlah bantu kami. Anda garda terdepan mau macam-macam, kondisi mau nakut-nakutin. Berhadapan jangan sama kepala dinas, nih berhadapan dengan saya, saya yang bertanggungjawab. Kalau saya kurang fit ada sekda saya, ngaco saja bukan bantu kita,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua GMNI Pandeglang, Tb Afandi mengaku, bingung jika OKP dianggap tidak berperan dalam penanganan Covid-19. Padahal OKP yang terdiri dari HMI, GMNI, PMII sudah melakukan penanganan Covid-19 di beberapa kecamatan dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan membagikan masker.
“Kami sangat miris ketika seorang bupati mengatakan bahwa OKP tidak berperan dalam penanganan Covid-19,” kata Tb Afandi, saat dihubungi melalui telepon seluler.
Ia menjelaskan, OKP melakukan audensi itu untuk menanyakan peran Pemkab Pandeglang dalam penanganan Covid-19 dan anggaran untuk Covid-19 itu dialokasikan ke mana saja. Audensi tersebut dilakukan bentuk kepedulian OKP kepada masyarakat Pandeglang.
“Kita peduli kepada masyarakat terhadap dampak Covid-19, sehingga kita ingin benar-benar anggaran Covid-19 direalisasikan. Bukan menakut-nakuti,” terangnya.
Redaktur : A Supriadi
Reporter : Andre Sopian